CoreTax dan Teknologi AI, Solusi Canggih Deteksi Pengemplangan Pajak

IMPLEMENTASI sistem digital dalam administrasi perpajakan menjadi salah satu terobosan yang dinantikan untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia. Namun, penerapan sistem ini tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi teknis maupun kualitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Direktur Eksekutif LBH Pajak dan Cukai, Nelsom Butarbutar, menyebut, sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax) merupakan solusi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan dalam sistem perpajakan saat ini. Di antaranya penghindaran pajak yang masih marak.

CoreTax, lanjutnya, akan mengintegrasikan seluruh proses dalam perpajakan. Mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran pajak, pengawasan, hingga penegakan hukum dalam satu platform digital

Baca juga : Tembus Rp15,01 triliun, Penerimaan Pajak di Bali Diprediksi Lampaui Target

“Ini adalah keniscayaan. Dibandingkan dengan kondisi saat ini yang belum sepenuhnya menerapkan digitalisasi, CoreTax akan menjadi solusi yang tepat,” ujar Nelsom, di Bandung, Sabtu (11/1)

CoreTax, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang pelaksanaan CoreTax, serta PMK Nomor 483 Tahun 2020 yang mengatur rencana strategis implementasinya, juga menjadi landasan penting.

“Jika sistem ini berjalan dengan baik, pengemplangan pajak yang selama ini marak akan semakin sulit untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk wajib pajak nakal, tetapi juga bagi oknum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mungkin tergoda melakukan tindakan tidak etis,” tambahnya.

Baca juga : Kompleksitas Perpajakan di Tahun Depan Disebut Cukup Tinggi

Nelsom juga menyebutkan sejumlah kasus kasus dugaan pengemplangan pajak yang pernah dilaporkan pihaknya, seperti PT W di KPP Sorong yang diduga mengemplang pajak senilai Rp15.719.456.630,- miliar. Selain itu juga CV D di Jakarta Utara yang beroperasi tanpa NPWP dengan dugaan kerugian negara Rp38.623.014.611 dan PT PB di KPP Batam yang diduga mengemplang pajak sebesar Rp22.146.908.675.

"Kasus ini sudah dilaporkan, namun hampir setahun belum ada tindak lanjutnya. Ini menjadi contoh betapa pentingnya penerapan sistem digital seperti CoreTax,” tandasnya.

Kekurangan dalam sistem saat ini membuat pengemplangan pajak semakin sulit terdeteksi. Dengan penerapan CoreTax yang dilengkapi dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), sistem ini diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut.

Baca juga : Ini Perkembangan Coretax System untuk Kejar Tax Ratio

“Sistem ini dapat mendeteksi potensi penghindaran pajak dengan algoritma berbasis AI yang mampu menganalisis pola transaksi mencurigakan,” tambahnya.

Otomatisasi

Dengan kemampuan analitik, CoreTax juga dapat mengelompokkan wajib pajak berdasarkan profil risiko, sehingga strategi pengawasan dapat lebih tepat sasaran.

Baca juga : Target Pajak Tahun Ini Disebut tidak Realistis

Salah satu keuntungan dari CoreTax adalah otomatisasi dalam E-Filing dan E-Payment yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Selain itu, sistem tersebut juga memanfaatkan data dari platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan fintech untuk memperluas basis pajak dan mengidentifikasi wajib pajak baru yang belum terdaftar.

Nelsom menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan platform digital untuk meningkatkan integrasi data dan transparansi. Namun, penerapan CoreTax tidak bisa berjalan lancar tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten.

“Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kualitas SDM di DJP, terutama yang terkait dengan teknologi. DJP harus diisi oleh orang yang mumpuni, memiliki kinerja maksimal dan berintegritas tinggi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, keberhasilan CoreTax harus didorong agar tidak terjadi kekurangan yang berpotensi merugikan negara. Nelsom mengajak untuk melihat kesuksesan negara-negara seperti Estonia dengan e-Tax Board dan India dengan Goods and Services Tax Network (GSTN), yang telah berhasil mengimplementasikan sistem perpajakan digital yang efisien.

“Jika sistem ini berjalan dengan baik, kita bisa mengikuti jejak negara-negara yang telah sukses dengan sistem perpajakan digital. Jangan sampai CoreTax tidak diterapkan, sehingga para penjahat pengemplang pajak bertepuk tangan disertai senyuman oknum DJP korup,” tutupnya.