Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengupayakan penuntasan kawasan kumuh yang tinggal tersisa sekitar 160 hektare. Upaya itu diselaraskan juga dengan program bebas BAB sembarangan (*open defecation free*) sekaligus penanganan stunting.
Salah satu upaya yang sedang digencarkan saat ini pembangunan fasilitas
septictank baik komunal maupun individu. Pembangunan yang merupakan bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) itu berada di berbagai kelurahan.
Di Kelurahan Baros misalnya, Dinas PUTR menyalurkan bantuan pembangunan
lima unit septictank. Lokasi pembangunannya disebar di tiga titik yakni RW 01, 03, dan 09.
Baca juga : Ayeuna Konsolidasikan Gerakan Sukabumi Baru
Lurah Baros, Erwan Hernawan, mengatakan pembangunan fasilitas sanitasi yang terdiri dari septictank komunal dan individual itu salah satunya bertujuan mewujudkan ODF. Termasuk menuntaskan kawasan kumuh serta dorongan menanggulangi stunting.
"Alhamdulillah, bantuan pembangunan septictank tentu bermanfaat. Ini bisa mendongkrak upaya mewujudkan ODF sekaligus kebersihan lingkungan dan sanitasi," paparnya, Senin (16/9).
Dia mengaku sudah mengusulkan kembali ke Dinas PUTR menambah jumlah titik pembangunan septictank komunal dan individu. Diharapkan ke depan di wilayahnya secara bertahap tidak ada masyarakat yang BAB sembarangan. "Mudah-mudahan bisa direalisasikan," pungkasnya.
Baca juga : Pesona Swarga Bumi: Pegadaian Promosikan Produk Kreatif Kota Sukabumi di Museum Pegadaian
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, mengatakan saat ini kawasan kumuh di Kota Sukabumi tinggal tersisa 160 hektare dari sebelumnya seluas 295 hektare. Kurun setahun terakhir terdapat pengurangan luasan kawasan kumuh sekitar 135 hektare.
"Kawasan kumuh itu ada yang kategorinya ringan dan sedang. Kalau kawasan kumuh ekstrem sudah tidak ada," kata Frendy.
Upaya mengentaskan kawasan kumuh dilakukan dengan intervensi berbagai
program. Pelaksanaannya melibatkan berbagai perangkat daerah teknis di
lingkup Pemkot Sukabumi.
"Jadi tak hanya Bappeda, tapi ada juga intervensi yang dilakukan Dinas
PUTR) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kami juga berupaya mengakses
anggaran dari pusat maupun Pemprov Jawa Barat," akunya.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved