Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengupayakan penuntasan kawasan kumuh yang tinggal tersisa sekitar 160 hektare. Upaya itu diselaraskan juga dengan program bebas BAB sembarangan (*open defecation free*) sekaligus penanganan stunting.
Salah satu upaya yang sedang digencarkan saat ini pembangunan fasilitas
septictank baik komunal maupun individu. Pembangunan yang merupakan bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) itu berada di berbagai kelurahan.
Di Kelurahan Baros misalnya, Dinas PUTR menyalurkan bantuan pembangunan
lima unit septictank. Lokasi pembangunannya disebar di tiga titik yakni RW 01, 03, dan 09.
Baca juga : Ayeuna Konsolidasikan Gerakan Sukabumi Baru
Lurah Baros, Erwan Hernawan, mengatakan pembangunan fasilitas sanitasi yang terdiri dari septictank komunal dan individual itu salah satunya bertujuan mewujudkan ODF. Termasuk menuntaskan kawasan kumuh serta dorongan menanggulangi stunting.
"Alhamdulillah, bantuan pembangunan septictank tentu bermanfaat. Ini bisa mendongkrak upaya mewujudkan ODF sekaligus kebersihan lingkungan dan sanitasi," paparnya, Senin (16/9).
Dia mengaku sudah mengusulkan kembali ke Dinas PUTR menambah jumlah titik pembangunan septictank komunal dan individu. Diharapkan ke depan di wilayahnya secara bertahap tidak ada masyarakat yang BAB sembarangan. "Mudah-mudahan bisa direalisasikan," pungkasnya.
Baca juga : Pesona Swarga Bumi: Pegadaian Promosikan Produk Kreatif Kota Sukabumi di Museum Pegadaian
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, mengatakan saat ini kawasan kumuh di Kota Sukabumi tinggal tersisa 160 hektare dari sebelumnya seluas 295 hektare. Kurun setahun terakhir terdapat pengurangan luasan kawasan kumuh sekitar 135 hektare.
"Kawasan kumuh itu ada yang kategorinya ringan dan sedang. Kalau kawasan kumuh ekstrem sudah tidak ada," kata Frendy.
Upaya mengentaskan kawasan kumuh dilakukan dengan intervensi berbagai
program. Pelaksanaannya melibatkan berbagai perangkat daerah teknis di
lingkup Pemkot Sukabumi.
"Jadi tak hanya Bappeda, tapi ada juga intervensi yang dilakukan Dinas
PUTR) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kami juga berupaya mengakses
anggaran dari pusat maupun Pemprov Jawa Barat," akunya.
KABAR gembira bagi masyarakat yang merencanakan pulang kampung pada periode Lebaran 2026.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut melaporkan temuan 34 kasus positif penyakit campak pada anak berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Labkesda Provinsi Jawa Barat.
KEMAMPUAN Pemerintah Iran dalam menggelola anggaran keuangan negara di tengah konflik dengan Israel dan Amerika, mendapat pujian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved