Berita Terbaru Uu Kpk Hari Ini

UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbit

Kekalahan di praperadilan menunjukkan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di tubuh KPK, yakni pengawasan.

Arteria Dahlan Persilahkan Gugat UU KPK ke MK

Arteria melihat lebih baik mengajukan uji materi ke MK daripada kisruh membicarakan wacana Perppu KPK, apalagi ditunjukkan dengan aksi turun ke jalan atau demonstrasi.        

Koreksi Berita: Yudi Latif Sebut Perppu KPK belum Urgen

Ada kesalahan Redaksi dalam berita ini. Yudi Latif tidak pernah diwawancara dan menyebutkan seperti apa yang dikutip dalam berita tersebut. Kami mohon maaf kepada Yudi Latif dan pembaca.

Tidak Ada Perppu tanpa UU

Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa Presiden tidak bisa mengeluarkan perppu sebelum ada undang-undang sah yang berlaku sebagai hukum positif.

Akbar, Korban Demonstrasi di DPR Meninggal Saati Dirawat di RSPAD

Sebelumnya Akbar sempat dikabarkan hilang seusai kerusuhan aksi di DPR pada Rabu (25/9). Belakangan ia ditemukan dalam kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri.

Praktisi Hukum Sebut Perppu KPK Janggal dan JR Prematur

Praktisi hukum, Alamsyah Hanafiah, menjelaskan presiden tidak bisa menerbitkan Perppu terhadap revisi UU KPK yang hingga saat ini sifatnya masih belum berlaku.

PDIP Apresiasi Jusuf Kalla Tolak Perppu Revisi UU KPK

JK diakui sangat memahami konstruksi hukum nasional, KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia

Uji Materi UU KPK Sesuai Hukum

MENEMPUH jalur judicial review (uji materi) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau parlemen melakukan legislative review (merevisi  kembali) dinilai lebih sehat karena berada di jalur hukum.

OTT akan Berkurang jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK

“Kalau revisi (UU KPK) ini diundangkan dan berlaku, ke depan OTT saya pastikan berkurang. Hanya Mereka-mereka yang enggak punya backing yang berpotensi di OTT,” kata Emerson

PPP : Tidak ada Kegentingan Terbitkan Perppu KPK

Menurut dia, gelombang demonstrasi selama ini hanya bagian dari sikap salah satu elemen masyarakat terhadap Revisi UU KPK

DPR Utamakan Harmonisasi Sikapi Rencana Perppu KPK

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berharap pemerintah melakukan pertimbangan matang sebelum menerbitkan Perppu KPK.

Soal Perppu KPK, DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan dengan Matang

Terkait banyaknya kesalahan pengetikan dalam revisi UU KPK, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyebut hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam pembuatan UU.

Plt Menkumham : Belum Ada Arahan Soal Perppu KPK

Meski belum mendapat arahan, Tjahjo menegaskan pihaknya telah siap untuk melaksanakan apa yang nantinya akan menjadi keputusan Presiden Jokowi terkait Perppu KPK.

Soal UU KPK, Presiden Pertimbangkan Perppu dan Legislative Review

"Legislatif review bukan suatu proses yang sulit dan lama. Presiden melakukan komunikasi politik dengan DPR terkait kemungkinan diambil langkah legislative review,."

Survei LSI, Masyarakat Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Hasil survei menunjukan 59,7% masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3% yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.

Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Koalisi berharap presiden menguatkan KPK dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK unuk membatalkan undang-undang baru hasil revisi.

PDIP Memandang Presiden tidak Perlu Terbitkan Perppu

PDIP menilai pihak yang tidak bisa menerima revisi UU No 32 tahun 2002 tentang KPK masih bisa mengajukan uji materi ke MK

Jokowi Ingin Ambil Langkah yang Tepat soal UU KPK

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim, menyatakan Presiden Joko Widodo belum sampai pada keputusan perlu atau tidaknya mengeluarkan peraturan pemerintah

Perppu Tangguhkan Hasil Revisi UU KPK

Presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berisi penangguhan UU KPK yang baru sehingga aturan yang lama masih bisa digunakan.

Dukungan Uji Materi UU KPK Berlanjut

Presiden mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendesak penerbitan perppu maupun menempuh langkah judicial review UU KPK.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia