NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

OTT akan Berkurang jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK

Akmal Fauzi

08/10/2019 19:08

OTT akan Berkurang jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK — Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho(MI/Bary Fatahillah)

PEGIAT antikorupsi Emerson Yuntho menilai, operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terganggu jika UU KPK hasil revisi berlaku.

Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

“Kalau revisi (UU KPK) ini diundangkan dan berlaku, ke depan OTT saya pastikan berkurang. Hanya Mereka-mereka yang enggak punya backing yang berpotensi di OTT,” kata Emerson di acara diskusi di Tebet, Jakarta, Selasa (8/10).

Baca juga : PPP : Tidak ada Kegentingan Terbitkan Perppu KPK

Menurutnya, OTT yang selama ini dilakukan KPK berdasarkan kewenangan penyadapan. Kehadiran dewan pengawas yang tertera dalam revisi UU KPK menjadi halangan dalam OTT.

Apalagi, lanjutnya, jika terjadi benturan kepentingan dari dewan pengawas yang mengeluarkan izin untuk melakukan penyadapan.

Emerson menyebut ada ketakutan di DPR dan pemerintah terhadap lembaga KPK. Karena itu, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu.

“Di naskah akademik (RUU KPK) enggak ada tuh penjelasan adanya dewan pengawas. Saya membaca proses pembuatannya terburu-buru. Makanya kami mendorong perppu,” tegasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

Perppu Perampasan Aset, Mensesneg: Presiden Belum Berniat
09/5/2025 23:05
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Yusril Sebut tak Ada Urgensi Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset
05/5/2025 18:25
Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset.
Prabowo Punya Modal Besar Golkan RUU Perampasan Aset
02/5/2025 17:40
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
PDIP Dorong Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset
24/11/2024 17:51
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Kemenaker Tunduk atas Putusan MK terkait Judicial Review UU Cipta Kerja
02/11/2024 18:13
Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

LOAD MORE

Opini

Israel, Apa Maumu?
02/7/2025 05:10
Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan
02/7/2025 05:05
Bukan Pertumbuhan, melainkan Kemakmuran Bersama
02/7/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved