PPP : Tidak ada Kegentingan Terbitkan Perppu KPK

WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Ade Irfan Pulungan menyebut tidak ada kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Menurut dia, gelombang demonstrasi selama ini hanya bagian dari sikap salah satu elemen masyarakat terhadap Revisi UU KPK. Namun hal itu belum bisa menjadi alasan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menganulir Revisi UU tersebut.

“Sementara aspek yuridisnya tidsk terpenuhi (untuk menerbitkan Perppu), tidak ada kekosongan hukum, KPK masih berjalan,” kata Irfan di acara diskusi di Tebet, Jakarta, Selasa (8/10).

Baca juga : PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Bentuk Diktator Terhadap Konstitusi

Saat ditanya sikap resmi PPP, Irfan menyebut, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Jokowi.

Namun, ia menggarisbawahi Undang-undang KPK bukanlah sesuatu yang tidak boleh direvisi. Menurutnya dinamika yang terjadi selama ini belum seluruhnya terakomodir dalam UU KPK yang lama.

Karena itu, kata dia, beleid ini sudah semestinya direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjaga hak asasi manusia (HAM).

“Niat seluruh Anggota DPR dalam mengubah UU KPK adalah untuk memperbaiki kinerja KPK itu sendiri,” ujarnya. (Mal)