Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Ade Irfan Pulungan menyebut tidak ada kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Menurut dia, gelombang demonstrasi selama ini hanya bagian dari sikap salah satu elemen masyarakat terhadap Revisi UU KPK. Namun hal itu belum bisa menjadi alasan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menganulir Revisi UU tersebut.
“Sementara aspek yuridisnya tidsk terpenuhi (untuk menerbitkan Perppu), tidak ada kekosongan hukum, KPK masih berjalan,” kata Irfan di acara diskusi di Tebet, Jakarta, Selasa (8/10).
Baca juga : PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Bentuk Diktator Terhadap Konstitusi
Saat ditanya sikap resmi PPP, Irfan menyebut, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Jokowi.
Namun, ia menggarisbawahi Undang-undang KPK bukanlah sesuatu yang tidak boleh direvisi. Menurutnya dinamika yang terjadi selama ini belum seluruhnya terakomodir dalam UU KPK yang lama.
Karena itu, kata dia, beleid ini sudah semestinya direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjaga hak asasi manusia (HAM).
“Niat seluruh Anggota DPR dalam mengubah UU KPK adalah untuk memperbaiki kinerja KPK itu sendiri,” ujarnya. (Mal)
Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
SEBANYAK 3.598 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo menolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Selasa (28/2/2023)
KEBOCORAN data anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak cukup hanya dengan melaporkan ke kepolisian.
AGAR tidak tidak mengganggu kebijakan strategis pemerintah ke depan, penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai diperlukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved