Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
"Legislatif review bukan suatu proses yang sulit dan lama. Presiden melakukan komunikasi politik dengan DPR terkait kemungkinan diambil langkah legislative review,."
Hasil survei menunjukan 59,7% masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3% yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.
Koalisi berharap presiden menguatkan KPK dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK unuk membatalkan undang-undang baru hasil revisi.
PDIP menilai pihak yang tidak bisa menerima revisi UU No 32 tahun 2002 tentang KPK masih bisa mengajukan uji materi ke MK
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim, menyatakan Presiden Joko Widodo belum sampai pada keputusan perlu atau tidaknya mengeluarkan peraturan pemerintah
Presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berisi penangguhan UU KPK yang baru sehingga aturan yang lama masih bisa digunakan.
Presiden mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendesak penerbitan perppu maupun menempuh langkah judicial review UU KPK.
Perppu KPK, ujar Irman, akan menjadi bola liar yang potensial dipakai parlemen untuk mendorong uji materi terhadap Perppu tersebut.
Typo yang dimaksud, kata Pratikno, adalah hal-hal yang perlu diklarifikasi karena bisa menimbulkan kesalahan interprestasi
Akan terjadi tumpang tindih hukum jika Presiden Jokowi menerbitkan perppu ketika proses di MK tengah berjalan.
Semua langkah konstitusional maupun yudisial dalam menyikapi revisi UU KPK, jelasnya, tetap perlu dikaji lebih dalam
Masyarakat diminta untuk menahan diri terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah disahkan DPR.
Perppu KPK akan menaikkan wibawa Jokowi karena menunjukkan komitmennya untuk memperkuat komisi antirasywah dan mewujudkan visi pemerintahan yang bersih
"Perppu menjadi hak subjektivitas Presiden ketika ada kegentingan yang memaksa bahwa sebuah aturan tidak ada atau tidak memadai," kata Refly Harun di Jakarta, Rabu (2/10).
Hakim konstitusi mempertanyakan kerugian konstitusional pemohon atas berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi.
Selain itu, layanan bus Amari (Angkutan Malam Hari) juga diberhentikan operasinya malam ini
Di sisi lain, Gerindra menghormati langkah Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Perppu.
Pengalihan lalu lintas dilakukan sehubungan adanya aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR dan sekitarnya.
"Kita tetap menghormati seluruh pikiran-pikiran kritis dan menyalurkan aspirasi darimanapun datangnya. Terutama aspirasi kaum muda yaitu mahasiswa di negeri ini," kata Surya.
Istana meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden terkait Perppu UU KPK
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved