Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mengapresiasi langkah mahasiswa yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 30 Tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagus saja kami mengapresiasi langkah mahasiswa kita apresiasi mekanisme konstitusional bila dianggap melanggar UUD 45 silakan di uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada nilai plusnya," kata Ahmad Riza saat dihubungi, Senin (30/9).
Baca juga: Terkait Perppu KPK, NasDem Dukung Keputusan Presiden
Di sisi lain, ia menghormati langkah Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Perppu.
"Kalo saluran melalui judicial review, bagi pemerintah hak prerogatif presiden kalo ingin mengeluarkan Perppu," jelasnya.
Riza mengatakan sikap Partai Gerindra sudah jelas, yakni penguatan KPK.
"Pak Prabowo menyampaikan Berbagai kesempatan salah satu rusaknya bangsa ini gara-gara korupsi," ungkapnya. (OL-8)
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Pakar menegaskan pentingnya pemerintah mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke desain awal sebelum revisi 2019.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved