Gerindra Keberatan Pemotongan Subsidi Pangan, Ingatkan Janji Perbaikan Sekolah di Pulau Seribu

FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026. 

Hal itu diungkap Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Setyoko. Ia menilai kebijakan tersebut justru menekan kelompok masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas Pemprov DKI.

“Terkait pembahasan Paripurna hari ini, kami Fraksi Partai Gerindra keberatan dengan pemotongan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar. Rp300 miliar ini peruntukannya untuk kaum Marhaens, Pak, bukan untuk para kapitalis, apalagi neoliberal,” ujar Setyoko dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Rabu (12/11).

Baca juga :  Budi Arie Gabung Gerindra? Dasco : Belum Dengar Langsung

Ia menegaskan, pengurangan anggaran untuk subsidi pangan sama saja mengorbankan hak dasar warga miskin Jakarta yang kini makin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Menurutnya, janji untuk menaikkan kembali subsidi pada anggaran perubahan 2025 harus disertai bukti nyata, bukan sekadar komitmen lisan.

“Saya hanya mengingatkan kepada Pak Gubernur, pada tahun 2025, sekitar bulan Mei atau Juni, pernah berjanji akan memperbaiki sekolah rusak SDN 01 Pulau Harapan. Tapi di anggaran perubahan 2025 tidak masuk, dan di tahun 2026 pun tidak ada. Jejak rekam ini membuktikan bahwa, tolong jangan kasih kami janji,” tegasnya.

Baca juga : Fakta-fakta Budi Arie Dikabarkan Masuk Partai Gerindra

Setyoko juga mengingatkan agar jajaran di bawah Gubernur tidak memberikan janji kosong kepada masyarakat maupun kepada anggota dewan. 

"Kami khawatir staf-staf Bapak memberikan janji yang sama kepada kami dan menjanjikan hal serupa kepada Pak Gubernur. Mohon diperingati, karena kami yakin Pak Gubernur berpihak kepada kaum Marhaens,” ujarnya.

Dalam pandangannya, pemotongan subsidi pangan akan memperburuk akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan dasar. 

Ia menyoroti praktik di lapangan, di mana warga kerap harus menunggu lama atau bahkan membayar agar bisa mendapat bantuan.

“Kalau Bapak lihat di lapangan, pedih, Pak. Kaum Marhaens waktunya habis hanya untuk mendapatkan haknya. Bisa berhari-hari, bahkan ada yang diminta bayar Rp50 ribu agar urusannya cepat. Ini seperti mendidik untuk terbiasa menyuap demi haknya sendiri,” ungkap Setyoko. 

Sebagai solusi, ia menawarkan agar pembahasan terkait subsidi pangan ditunda sementara untuk dikaji ulang bersama DPRD. 

"Kalau memang kita belum putuskan pada hari ini, kami bersedia membahas kembali. Sehingga para kaum Marhaens ini tidak akan terjanji-janji lagi, dan terjamin bahwa subsidi pangan mereka tetap didapatkan,” tutupnya. (Far/M-3)