Pakar: Revisi UU KPK dan Penguatan Antirasuah di Era Prabowo Sulit Terwujud

WACANA penguatan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi hambatan serius, baik secara hukum maupun politik. 

Pengamat sekaligus Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai, arah dan rekam jejak kekuasaan saat ini justru tidak menunjukkan komitmen kuat untuk membalikkan pelemahan KPK yang terjadi sejak revisi UU KPK pada 2019.

Herdiansyah mengaku pesimistis revisi UU KPK bisa dilakukan. Ia menegaskan harapan penguatan KPK melalui revisi UU KPK di bawah pemerintahan Prabowo sulit untuk direalisasikan. 

Baca juga : Prabowo Obral Rehabilitasi, Pengamat: Kebiasaan Baru Intervensi Hukum

“Apakah memungkinkan revisi Undang-Undang KPK kembali dilakukan? Saya kira saya pesimis,” kata Herdiansyah saat dihubungi, Selasa (3/2).

Menurut Herdiansyah, pesimisme itu berangkat dari fakta politik bahwa pemerintahan Prabowo merupakan kelanjutan dari konfigurasi kekuasaan sebelumnya, yang turut memenangkan Presiden Joko Widodo.

“Kita sama-sama paham, pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 itu adalah pekerjaannya rezim Jokowi. Nah, kalau kemudian kita berharap di rezim Prabowo, saya agak pesimis,” ujarnya.

Baca juga : Pengembalian 57 Eks Pegawai KPK Bisa Jadi Pesan Politik Prabowo-Gibran Tegas Berantas Korupsi

Ia menilai, sejumlah kebijakan dan sikap politik yang muncul belakangan justru bertentangan dengan semangat penguatan pemberantasan korupsi. Herdiansyah menyinggung praktik-praktik yang menurutnya lebih bernuansa simbolik ketimbang substantif.

“Dalam banyak aspek, soal keseringan membuat gimmick dalam urusan pembelaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, kita justru melihat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan semangat itu,” katanya.

Herdiansyah mencontohkan pemberian abolisi dan rehabilitasi dalam sejumlah perkara korupsi sebagai sinyal yang melemahkan pesan antikorupsi.

“Misalnya pemberian abolisi dan rehabilitasi terhadap kasus-kasus korupsi, dan lain sebagainya. Itu kan tidak sejalan dengan semangat penguatan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti sikap permisif negara terhadap aktor-aktor yang terjerat kasus korupsi, yang menurutnya mempertebal keraguan publik terhadap komitmen politik pemerintah.

“Termasuk memelihara banyak orang yang terkena kasus-kasus korupsi. Itu membuat kita semakin pesimis,” kata Herdiansyah.

Melihat kondisi tersebut, Herdiansyah mempertanyakan kemungkinan politik bagi pemerintahan saat ini untuk mengembalikan KPK ke posisi dan kewenangan sebelum revisi UU KPK 2019.

“Bagaimana mungkin rezim yang permisif terhadap persoalan korupsi kemudian akan mengembalikan KPK seperti yang dulu kita kenal sebelum revisi?” tandasnya. (H-3)