Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
Hasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
Meski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Pihaknya menilai efektivitas undang-undang itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah. Artinya UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi dan diubah kalau memang efeknya negatif.
Syarat penerbitan Perppu tidak lah dilakukan secara serampangan tetapi perlu memenuhi syarat konstitusional
Perppu KPK sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan perjuangan memberantas rasuah.
Sebelumnya, upaya massa HMI untuk menuju Gedung DPR-MPR RI gagal karena terhalang oleh barikade dari pihak kepolisian di Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR-MPR RI.
Namun, Pratikno belum dapat memastikan kapan Jokowi akan memutuskan terkait penerbitan Perppu.
Menkumham mengaku telat sehingga tak mengetahui soal Perppu UU KPK
Partai NasDem mengimbau agar aparat keamanan senantiasa menggunakan cara-cara nonrepresif dalam menghadapi dan mengamankan jalannya aksi mahasiswa.
Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa guna mendengar langsung aspirasi yang selama ini disuarakan.
"Ada dua jalannya. Apakah Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti UU) atau pemerintah mengajukan revisi UU (KPK."
Perppu sebenarnya tak perlu dilakukan Jokowi mengingat ada tiga syarat kondisi genting untuk terbitkan Perppu.
"Kalau perppu diterima maka bisa dilanjutkan, namun kalau ditolak maka otomatis batal demi hukum," ujar Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate
Ada tiga opsi yang didiskusikan. Pertama, mengenai legislative review, yakni UU yang sudah disahkan kemudian direvisi kembali. Kedua, judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.
Kebebasan tetap dibatasi rambu-rambu. Ada peraturan yang mengatur hidup kita dengan sesama warga bangsa.
pemerintah akan mengkaji terkait penerbitan Perppu KPK tersebut.
"Lewat MK, masa kita main paksa-paksa. Hargai mekanisme konstitusional, kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi," kata Yassona
Terdapat 26 poin krusial dalam beleid baru tersebut yang akan mengubah struktur dan kerja komisi antirasuah.
Peserta demonstrasi tersebut merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
"Ada alasan lagi berikutnya bahwa lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ucap Moeldoko.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved