NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Menkumham Enggan Komentari Peluang Perppu UU KPK

Akmal Fauzi

27/9/2019 15:10

Menkumham Enggan Komentari Peluang Perppu UU KPK — Menkumham Yasonna Laoly(MI/Susanto)

MENTERI Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly enggan mengomentari rencana Presiden Joko Widodo yang akan mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Enggak tahu, saya terlambat tadi. Tanya Pak Presiden saja," ujar Yasonna usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9).

Pagi ini, Jokowi memanggil sejumlah menteri. Selain Yasonna, hadir Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga: Perppu KPK Diisyaratkan Terbit

Namun para menteri enggan menjelaskan ihwal topik pembicaraan yang dibahas bersama Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan akan membuka peluang penerbitan Perppu atas revisi UU KPK yang telah disahkan DPR. Padahal, sebelumnya Presiden sempat menegaskan menolak penerbitan Perppu.

Opsi penerbitan Perppu tersebut disampaikannya setelah ia menerima masukan dari berbagai tokoh bangsa.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari

Berita Lainnya

Pengamat: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Sangat Lemah
04/5/2025 16:50
KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan.
Proses Seleksi Pimpinan KPK 2024-2029 Dinilai tidak Sah, UU Tipikor Kembali Digugat
05/3/2025 12:23
UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak sah.
Pimpinan KPK 2024-2029 Resmi Dilantik, Pengamat: Jangan Tebang Pilih
16/12/2024 18:25
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
5 Pimpinan KPK Baru Dinilai Berpotensi Bekerja tidak Independen
07/12/2024 15:30
Saut Situmorang mengatakan lima pimpinan KPK yang baru terbentuk periode 2024-2029 berpotensi akan bekerja tidak independen dalam memberantas korupsi karena revisi UU KPK
Putusan MK Soal Kewenangan KPK Benturkan Polisi Militer dan Kejaksaan
30/11/2024 16:15
Soleman B Ponto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 membenturkan kewenangan KPK dengan Kejaksaan dan TNI lewat Polisi Militer.
ICW Harap Pansel Objektif Pilih Kandidat Capim KPK Berintegritas
27/7/2024 18:55
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK

LOAD MORE

Opini

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global
18/7/2025 05:00
Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi
17/7/2025 05:00
Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik
16/7/2025 16:07

LOAD MORE

Kolom Pakar

Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved