Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PRESIDEN Joko Widodo akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa guna mendengar langsung aspirasi yang selama ini disuarakan.
Ribuan mahasiswa dari penjuru daerah melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR meminta menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP pada Selasa (24/9) lalu.
"Saya sendiri hendak bertemu dengan perwakilan para mahasiswa, Insyaa Allah besok. Untuk mendengar langsung dan menampung aspirasi yang disampaikan dengan lebih terperinci," ujar Jokowi dalam akun Instagram-nya, Jakarta, Kamis (26/9).
Jokowi mengatakan dirinya menghargai aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat selama beberapa hari terakhir.
"Masukan-masukan yang disampaikan dalam demonstrasi itu menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki kekurangan yang ada di negara kita," jelas Jokowi.
Baca juga: Polri Tegaskan tak Gunakan Peluru Tajam Tangani Demontrasi Sultra
Lebih lanjut Jokowi mengatakan telah meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk membuka ruang dialog kepada mahasiwa dan para rektor kampus.
"Sehingga kita bisa membicarakan semua masalah yang terkait suasana akademik dan melihat perspektif yang berbeda," kata Jokowi.
Penolakan terhadap pengesahan revisi UU KPK tersebut selain dari mahasiswa juga disuarakan oleh guru besar, dosen, serta gerakan masyarakat sipil.
Hari ini Jokowi menerima masukan dari cendikiawan dan budayawan di Istana Merdeka, di mana mereka mengusulkan agar Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. (OL-1)
Menurut dia, PERADI SAI menilai keputusan ini sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi advokat dalam sistem peradilan pidana.
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Pemerintah tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya, penyampaian itu semestinya dilakukan dengan tertib tanpa adanya vandalisme.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved