NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Polemik UU KPK, Ini Saran Gerindra Ke Pemerintah

Nur Aivanni

26/9/2019 21:38

Polemik UU KPK, Ini Saran Gerindra Ke Pemerintah — Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria(MI/M. Irfan)

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, ada 2 langkah yang bisa diambil oleh pemerintah terkait penolakan masyarakat terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada dua jalannya. Apakah Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti UU) atau pemerintah mengajukan revisi UU (KPK). Kembali ke pemerintah, itu hak prerogatif pemerintah kalau mau menerbitkan Perppu," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (26/9).

Fraksi Gerindra, kata dia, pada dasarnya mendukung penguatan lembaga KPK untuk memberantas korupsi.

Baca juga : Perppu KPK Perlu Prakondisi, PB PMII Pilih Berjuang di MK

"Yang paling utama adalah pemberantasan korupsi. Untuk mencapai tujuan itu, KPK harus diperkuat. Kami mendukung penguatan KPK," jelasnya.

Hanya saja, ia mengingatkan kepada pemerintah kalaupun nantinya akan diterbitkan Perppu KPK, Perppu tersebut harus mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan baik oleh mahasiswa, masyarakat, pakar, akademisi ataupun ahli.

"Kalau dikeluarkan Perppu, jangan Perppu-nya selera pemerintah, tapi harus mempertimbangkan masukan-masukan mahasiswa, masyarakat, pakar, akademisi, ahli," tandasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi
25/2/2026 18:02
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
ICW Sebut Jokowi Berupaya Cuci Tangan setelah Lemahkan KPK
17/2/2026 16:43
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Jokowi Suarakan Revisi UU KPK, Pengamat: Cuma Gimik Politik
17/2/2026 12:36
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Jokowi Lempar Persoalan UU KPK ke DPR, Ini Kata Komisi III DPR
16/2/2026 15:58
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Jokowi Diminta Jangan Cari Muka soal UU KPK Lama
15/2/2026 15:04
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Pengamat: KPK Terancam Kehilangan Masa Depan Jika UU Lama tak Dikembalikan
03/2/2026 15:53
Pakar menegaskan pentingnya pemerintah mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke desain awal sebelum revisi 2019.

LOAD MORE

Opini

Menuju Fikih yang Inklusif
18/3/2026 05:10
Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal
18/3/2026 05:05
Puasa Dan Nasihat
17/3/2026 13:18

LOAD MORE

Kolom Pakar

Di antara Api Perang dan Ketahanan Ekonomi
16/3/2026 05:05
UKMPPD, Penjaga Mutu atau Penghalang Gelar Dokter?
09/3/2026 05:05
Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved