Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen

PERUBAHAN sosial dan teknologi yang melaju cepat telah mengubah wajah pendidikan. Sekolah tidak lagi berdiri sebagai ruang tertutup yang terpisah dari kehidupan sekitarnya, melainkan menjadi bagian dari ekosistem sosial dan digital yang terbuka, dinamis, dan penuh harapan. Cara belajar pun beralih rupa, pola komunikasi berubah, dan relasi antara guru, murid, serta orangtua ikut bergerak mengikuti irama zaman.

Pendidikan dengan demikian tidak lagi cukup dikelola sebagai urusan rutin administrasi negara. Ia menjelma menjadi arena strategis yang menentukan arah masa depan. Negara-negara di dunia membaca perubahan ini sebagai sinyal penting: kualitas pendidikan hari ini akan menentukan posisi mereka di tengah kompetisi global esok hari. Pendidikan, dengan demikian, bergerak dari sekadar layanan publik menuju instrumen utama pembangunan sumber daya manusia.

Di titik inilah Indonesia tidak memiliki ruang untuk menunggu. Ketika perubahan bergerak lebih cepat daripada adaptasi sistem pendidikan, risiko ketertinggalan menjadi nyata. Sekolah, guru, kebijakan, dan masyarakat dituntut bergerak serempak, bukan sendiri-sendiri. Pendidikan tidak bisa lagi diserahkan kepada satu aktor, melainkan membutuhkan kerja kolektif yang terarah dan berkelanjutan.

Baca juga : Kecerdasan Hibrida Sekolah

Karena itu, momentum Konsolidasi Nasional yang dihelat 9-11 Februari 2026 di Depok Jawa Barat, menjadi titik temu penting untuk menyatukan arah, menyelaraskan langkah, dan menegaskan kembali bahwa agenda besar pendidikan, dari Asta Cita hingga praktik di ruang kelas, hanya dapat dijalankan melalui kerja kolektif yang solid.

KESADARAN KOLEKTIF

Baca juga : Menjadi Kepala Sekolah Aceh di Era AI

Kesadaran akan perubahan inilah yang kemudian memaksa negara mengambil kembali peran strategisnya. Bukan sebagai pengendali tunggal, melainkan sebagai penentu arah. Di tengah dinamika sosial dan teknologi yang bergerak cepat, negara di era Presiden Prabowo Subianto tidak bisa lagi sekadar menjadi pengelola sistem pendidikan yang berjalan rutin. Ia harus hadir sebagai penggerak yang memastikan bahwa perubahan tidak dibiarkan liar, dan bahwa pendidikan tetap berpijak pada tujuan jangka panjang pembangunan manusia.

Dalam konteks tersebut, lahirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dapat dibaca sebagai respons atas kebutuhan akan percepatan yang terarah. Pendidikan tidak lagi didekati secara sektoral dan parsial, tetapi sebagai satu ekosistem utuh yang harus dibenahi dari hulu hingga hilir. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, penentuan lokasi prioritas, penyusunan mekanisme pembangunan yang selaras dengan konteks lokal, serta dukungan pendirian dan pengelolaan SMA Unggul Garuda menjadi bagian dari upaya menyatukan kecepatan dan ketepatan dalam kebijakan pendidikan.

Namun, percepatan saja tidak cukup. Dalam ekosistem yang kian terbuka, kebijakan pendidikan hanya akan hidup jika mampu diterjemahkan di ruang kelas dan dirasakan oleh para pelakunya. Di sinilah kebijakan nasional dituntut untuk turun menjadi praktik yang membumi—menyentuh guru, murid, dan orangtua sebagai aktor utama perubahan. Pendidikan tidak lagi dapat dikerjakan dari menara kebijakan semata, tetapi harus tumbuh melalui interaksi sehari-hari di sekolah dan komunitas.

Arah besar itu kemudian diturunkan ke dalam langkah-langkah operasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti. Enam program prioritas dirancang bukan sebagai daftar kerja birokrasi, melainkan sebagai jawaban atas persoalan nyata yang dihadapi pendidikan hari ini.

Penguatan pendidikan karakter, misalnya, tidak sekadar dimaknai sebagai penanaman nilai, tetapi juga sebagai upaya membekali anak dengan daya lenting di tengah dunia yang berubah cepat. Pelatihan guru bimbingan dan konseling, penanaman tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat, hingga perhatian pada pemenuhan gizi menjadi bagian dari kesadaran bahwa kualitas manusia tidak dibentuk oleh pengetahuan semata.

Program Wajib Belajar 13 Tahun juga mencerminkan pergeseran cara pandang, bahwa investasi pendidikan paling berdampak justru terjadi pada usia dini (Heckman, 2008). Negara mulai membaca bahwa ketimpangan kualitas sumber daya manusia sering kali bermula jauh sebelum anak memasuki ruang kelas formal. Tanpa intervensi sejak awal, sekolah justru berisiko menjadi ruang reproduksi ketimpangan, bukan alat koreksinya.

Di saat yang sama, guru ditempatkan kembali sebagai poros utama. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru menjadi prasyarat agar perubahan tidak berhenti sebagai kebijakan. Dalam ekosistem pendidikan yang semakin kompleks, guru tidak hanya dituntut mengajar, tetapi juga menavigasi perubahan sosial, teknologi, dan ekspektasi publik yang kian tinggi. Kebijakan yang berpihak kepada guru, dengan demikian, bukanlah privilese, melainkan investasi.

DIGITALISASI PEMBELAJARAN

Investasi besar lain yang juga menentukan arah perubahan pendidikan ialah digitalisasi pembelajaran. Yang dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang kian cepat, tidak bisa lagi dipahami sebatas pengadaan perangkat. Ia adalah perubahan cara berpikir tentang belajar itu sendiri. Papan interaktif digital (PID), misalnya, bukan sekadar pengganti papan tulis konvensional, melainkan medium baru untuk membangun interaksi, dialog, dan refleksi di ruang kelas. Ketika digunakan secara tepat, teknologi ini dapat menggeser pembelajaran dari satu arah menjadi ruang partisipatif, tempat murid tidak hanya menerima, tetapi juga merespons dan berpikir bersama.

Namun, teknologi tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Tanpa penguatan kapasitas guru, digitalisasi berisiko berhenti sebagai simbol modernisasi. Pengalaman Swedia menunjukkan hal tersebut. Karena itu, transformasi pembelajaran digital harus berjalan beriringan dengan penguatan kompetensi guru—bukan hanya dalam mengoperasikan perangkat, tetapi juga dalam merancang interaksi belajar, memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan artifisial (KA) sebagai alat pedagogis, dan menjaga agar proses belajar tetap bermakna (Mishra & Koehler, 2006). Guru kembali menjadi poros, sementara teknologi berperan sebagai pengungkit, bukan pengganti.

Di titik inilah pembelajaran koding dan KA menemukan relevansinya. Koding dan KA tidak dimaksudkan untuk mencetak semua murid menjadi programmer, melainkan untuk membangun cara berpikir komputasional, logika, dan daya nalar kritis. Dalam dunia yang semakin dipengaruhi algoritma, kemampuan memahami cara kerja teknologi menjadi bagian dari literasi baru. Pendidikan dituntut tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga kesadaran atas implikasinya—etis, sosial, dan kemanusiaan.

Digitalisasi pembelajaran, dengan demikian, bukan soal seberapa canggih alat yang tersedia, melainkan seberapa jauh teknologi memperkaya relasi belajar. Di wilayah dengan keterbatasan akses, pendekatan ini bahkan menuntut sensitivitas lebih besar: teknologi harus menyesuaikan konteks, bukan sebaliknya. Kesederhanaan yang tepat guna sering kali justru memperkuat interaksi manusiawi di ruang kelas.

Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu kesadaran: pendidikan bermutu untuk semua tidak mungkin diwujudkan oleh negara sendirian. Perubahan yang kompleks menuntut partisipasi semesta. Negara memberi arah dan kerangka, pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan sesuai konteks, sekolah menjadi ruang eksperimen pembelajaran, guru menghidupkan proses belajar, orangtua dan masyarakat menopang nilai dan keberlanjutan, sementara dunia usaha dan komunitas turut membuka ruang kolaborasi.