Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai Presiden Joko Widodo pasti mempertimbangkan banyak hal termasuk menkaji semua langkah terkait revisi UU KPK maupun rencana penerbitan Perppu.
Menurut ACe, saat ini Mahkamah Konstitusi tengah melakukan judicial review UU KPK. Di sisi lain, banyak pula desakan agar Kepala Negara segera menerbitkan Perppu KPK. "Namun, sebaiknya memang kita mempertimbangkan langkah konstitusional yaitu yang melakukan JR itu," kata Ace ketika dihubungi, Rabu (2/9).
Baca juga: Polemik Revisi UU KPK, Masyarakat Diminta Tunggu Keputusan MK
Semua langkah konstitusional maupun yudisial dalam menyikapi revisi UU KPK, jelasnya, tetap perlu dikaji lebih dalam. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pun sedianya mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
"Nah, soal terkait dengan revisi UU KPK yang saat ini tentu saya kira harus mempertimbangkan banyak hal. Pak Presiden pasti akan terlebih dulu mengkaji langkah-langkah tersebut," tandasnya. (OL-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved