Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa UU KPK yang baru disahkan beberapa waktu lalu sudah diterima Presiden Joko Widodo. Hanya saja, menurut dia, masih ada kesalahan penulisan alias typo sehingga pihak Istana mengembalikan kembali UU tersebut ke DPR.
"Sudah dikirim, tetapi masih ada typo. Yang itu kita minta klarifikasi," kata Pratikno saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Typo yang dimaksud, kata Pratikno, adalah hal-hal yang perlu diklarifikasi karena bisa menimbulkan kesalahan interprestasi. Ia pun enggan mengatakan berapa banyak typo dalam UU tersebut. "Ya typo-typo yang perlu klarifikasi, yang nanti bisa menimbulkan interprestasi," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa DPR seharusnya sudah mengirimkan kembali perbaikan atas typo yang dimaksud. "Mestinya sudah. Saya cek," ucapnya. Terkait Perppu KPK sendiri, Pratikno pun enggan menjawabnya. (OL-8)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved