Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa UU KPK yang baru disahkan beberapa waktu lalu sudah diterima Presiden Joko Widodo. Hanya saja, menurut dia, masih ada kesalahan penulisan alias typo sehingga pihak Istana mengembalikan kembali UU tersebut ke DPR.
"Sudah dikirim, tetapi masih ada typo. Yang itu kita minta klarifikasi," kata Pratikno saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Typo yang dimaksud, kata Pratikno, adalah hal-hal yang perlu diklarifikasi karena bisa menimbulkan kesalahan interprestasi. Ia pun enggan mengatakan berapa banyak typo dalam UU tersebut. "Ya typo-typo yang perlu klarifikasi, yang nanti bisa menimbulkan interprestasi," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa DPR seharusnya sudah mengirimkan kembali perbaikan atas typo yang dimaksud. "Mestinya sudah. Saya cek," ucapnya. Terkait Perppu KPK sendiri, Pratikno pun enggan menjawabnya. (OL-8)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved