Minggu 06 Oktober 2019, 16:00 WIB

Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

MI/Susanto
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

 

KOALISI  Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Nawacita mengenai keberpihakan dalam pemberantasan korupsi.

Koalisi berharap presiden menguatkan KPK dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK unuk membatalkan undang-undang baru hasil revisi.

"Kami menuntut agar pemerintah mendukung langkah presiden untuk menerbitkan Perppu KPK dan kembali memberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2002," ujar kata anggota koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di Jakarta, Minggu (6/10).

Ia menegaskan perppu merupakan hak konstitusional Jokowi. Menurutnya, tidak perlu ada anggapan penerbitan perppu melanggar hukum, apalagi ancaman pemakzulan.

Menurutnya, syarat penerbitan perppu sudah terpenuhi. Perppu dinilai akan mengatasi permasalahan hukum mengenai UU KPK hasil revisi.

Baca juga : KPK Siapkan Dua Tim Transisi Analisis Materi UU Baru

"Syarat penerbitan Perppu UU KPK hasil revisi telah terpenuhi sesuai syarat obyektif yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009," imbuh Kurnia.

Putusan MK tersebut, lanjutnya, menyebutkan ada tiga syarat yang harus terpenuhi yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa.

Kurnia menegaskan UU KPK hasil revisi mengandung sejumlah masalah. Antara lain soal Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan pencabutan status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

"Narasi yang didengungkan mengenai penguatan KPK melalui revisi tidak benar karena KPK. Presiden harus membuktikan janji yang dituangkan dalam Nawacita," ujarnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/Susanto

Ini Kesaksian yang Menguatkan Kasus Pelecehan Putri Candrawathi Layak Disetop

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 12:38 WIB
"Semua saksi kejadian menyatakan almarhum Brigadir J tidak berada di dalam rumah, tapi di taman pekarangan depan rumah. Almarhum J...
Dok MI

Bertambah, 16 Anggota Polisi Ditahan Terkait Kasus Tewasnya Brigadir J

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 11:34 WIB
Sebelumnya, terdapat 12 anggota polisi yang ditahan. Kini bertambah empat berdasarkan hasil riksa dan giat yang dilakukan...
Ist

IPW Harapkan Semua yang Terlibat dan Menghalangi Kasus Brigadir J Diperiksa

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 10:01 WIB
Ketua Indonesia Police Watch ( IPW) Sugeng Teguh Santoso berharap, Tim Khusus atau Timsus Polri dapat memeriksa semua pihak yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya