Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOALISI Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Nawacita mengenai keberpihakan dalam pemberantasan korupsi.
Koalisi berharap presiden menguatkan KPK dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK unuk membatalkan undang-undang baru hasil revisi.
"Kami menuntut agar pemerintah mendukung langkah presiden untuk menerbitkan Perppu KPK dan kembali memberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2002," ujar kata anggota koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di Jakarta, Minggu (6/10).
Ia menegaskan perppu merupakan hak konstitusional Jokowi. Menurutnya, tidak perlu ada anggapan penerbitan perppu melanggar hukum, apalagi ancaman pemakzulan.
Menurutnya, syarat penerbitan perppu sudah terpenuhi. Perppu dinilai akan mengatasi permasalahan hukum mengenai UU KPK hasil revisi.
Baca juga : KPK Siapkan Dua Tim Transisi Analisis Materi UU Baru
"Syarat penerbitan Perppu UU KPK hasil revisi telah terpenuhi sesuai syarat obyektif yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009," imbuh Kurnia.
Putusan MK tersebut, lanjutnya, menyebutkan ada tiga syarat yang harus terpenuhi yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa.
Kurnia menegaskan UU KPK hasil revisi mengandung sejumlah masalah. Antara lain soal Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan pencabutan status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.
"Narasi yang didengungkan mengenai penguatan KPK melalui revisi tidak benar karena KPK. Presiden harus membuktikan janji yang dituangkan dalam Nawacita," ujarnya. (OL-7)
Gemas memiliki misi menjadi organisasi yang mampu menciptakan keharmonisan antara sesama anak bangsa
Kegiatan yang baru pertama kalinya digelar ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara perguruan tinggi dengan masyarakat umum
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Hal itu terlihat dari penunjukkan Donny yang telah melanggar Peraturan Gubernur No 5/2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Misalnya pada Kamis (15/4), dilaporkan 1.330 kasus baru covid-19. Padahal pada Rabu (14/4) lalu, tercatat 661 kasus baru covid-19 dan Selasa (13/4) sebanyak 828 kasus.
Perlu ada upaya jemput bola dalam mempercepat target vaksinasi covid-19. Sebab, masih ada warga Jakarta yang ragu terhadap efektivitas vaksin.
Peserta demonstrasi tersebut merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia
Sebelumnya, upaya massa HMI untuk menuju Gedung DPR-MPR RI gagal karena terhalang oleh barikade dari pihak kepolisian di Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR-MPR RI.
Pengalihan lalu lintas dilakukan sehubungan adanya aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR dan sekitarnya.
Selain itu, layanan bus Amari (Angkutan Malam Hari) juga diberhentikan operasinya malam ini
Sebelumnya Akbar sempat dikabarkan hilang seusai kerusuhan aksi di DPR pada Rabu (25/9). Belakangan ia ditemukan dalam kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved