Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB. Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus mengatakan ada tiga pria asing yang menekan bel berkali-kali tanpa tujuan yang jelas.
"Pada larut malam tanggal 16 Maret 2025, kantor KontraS didatangi oleh 3 orang tak dikenal yang berusaha masuk ke dalam kantor," kata Andrie, melalui keterangannya, Minggu (16/3).
“Kami sempat menanyakan dari mana? Salah seorang berbaju hitam kemudian menjawab “dari media” sambil terus membunyikan lonceng di pagar kami,” ujar Andrie.
Dalam waktu bersamaan, Andrie mengaku juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Panggilan telepon itu terjadi dalam rentang pukul 00.00 hingga 00.15 WIB. Ia mengaku serangkaian teror yang diterima pihaknya kemungkinan berhubungan dengan penolakan terhadap pembahasan RUU TNI.
Adapun, Andrie adalah salah satu aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan RUU TNI yang digelar Komisi I dan pemerintah di hotel Fairmont. Dalam aksi itu, Andrie dan sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merangsek masuk ke ruang rapat dan menyatakan penolakan terhadap revisi UU TNI.
"Kami juga menerima telepon dari sejumlah orang tak dikenal yang melakukan aksi penghadangan saat berlangsungnya rapat panitia kerja revisi UU TNI di Hotel Fairmont pada hari Jumat, 15 Maret 2025. Setelah dilakukan identifikasi melalui aplikasi Getcontact, diketahui bahwa nomor tersebut milik salah seorang anggota intelijen keamanan," ujar Andrie.
Andrie menduga teror yang diberikan sebagai upaya untuk membungkam kritik. Namun, pihaknya tidak gentar menghadapi teror tersebut.
"Situasi ini mencerminkan ketakutan mereka yang merasa terganggu dan semakin membuktikan bahwa menyebarkan teror dan ketakutan adalah satu-satunya cara yang mereka tahu untuk membungkam suara publik dan kritis yang mempertanyakan tata kelola pemerintah. Namun, Kontras tidak akan mundur dari advokasi kami dalam proses revisi RUU TNI yang diusulkan dan tergesa-gesa," katanya.(H-4)
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Dikatakan oleh pemohon bahwa proses pembahasan revisi UU TNI tidak transparan dan luput dari penjelasan detail terkait penyelesaian konflik komunal.
UU TNI yang baru disahkan harus diperkuat kolaborasi pertahanan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Adies menekankan, DPR tidak menutup mata dalam melihat peran strategis TNI di era baru.
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved