JAK Yogyakarta Desak Presiden Keluarkan Perppu Revisi UU KPK

JARINGAN Antikorupsi (JAK)Yogyakarta mendesak Presiden agar mengeluarkan Perppu atas revisi UU KPK. Menurut JAK Yogyakarta, ditandatangani atau tidak oleh Presiden, revisi atas UU KPK tetap akan berlaku pada 17 Oktober 2019.

"Untuk menyelamatkan independensi KPK dan pemberantasan korupsi, Presiden harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM), Oce Madril yang mewakili JAK di Kantor Pukat UGM. Senin (14/10).

Oleh karena itu, menjelang hari-hari lumpuhnya KPK, JAK Yogyakarta menyatakan lima hal. Pertama, mengingatkan Presiden untuk memenuhi komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Kedua, mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK demi menyelamatkan fungsi KPK dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. JAK mencatat, poin-poin yang menjadi potret kehadiran Revisi UU KPK adalah  upaya sistematis untuk membatasi kewenangan KPK.

"Pertama, KPK bukan lagi menjadi lembaga negara independen. Hal tersebut dapat terlihat pada pasal yang menempatkan KPK pada ranah eksekutif," ujar Oce Madril.

Independensi KPK terancam lantaran lembaga tersebut dinilai tidak independen dalam  melakukan fungsi penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) lantaran harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain sesuai KUHAP. KPK dianggap tidak independen dalam mengelola SDM karena dalam Revisi UU KPK mengamanatkan pegawai KPK sebagai ASN (pegawai pemerintah).

Kedua, aturan yang terdapat pada Revisi UU KPK menghambat kinerja penanganan perkara. Pembatasan waktu penyidikan dan penuntutan selama dua tahun serta hilangnya beberapa kewenangan dalam penyidikan dapat menjadi indikatornya.

"Hal tersebut dirasa mengerdilkan kewenangan KPK dalam menangani perkaira korupsi yang notabene memiliki modus operandi yang sulit," kata dia.

Ketiga, kehadiran Dewan Pengawas dalam kelembagaan KPK akan menghambat penanganan perkara korupsi. Izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dimiliki rentan untuk disalahgunakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kode etik yang akan mengikat Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, penanganan perkara korupsi di KPK akan mandek setelah Revisi UU KPK berlaku. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan dan kerancuan dari pasal-pasal yang mengatur mengenai pegawai KPK. Hukum acara pidana tidak mengenal penyidik ASN, sedangkan Revisi UU KPK menyatakan bahwa pegawai KPK merupakan ASN. Kelima, ketentuan koordinasi penanganan perkara akan menghambat dan mengurangi independensi KPK.

baca juga: Hakim MK: Pemohon Uji Materi UU KPK Tidak Serius

"Revisi UU KPK mengamanatkan adanya koordinasi penuntutan. Apabila koordinasi yang dimaksud merupakan koordinasi dengan lembaga
penegak hukum lain (kejaksaan agung), hal tersebut akan menghambat kinerja penanganan perkara dan mengurangi independensi KPK," tegasnya. (OL-3)