PDIP Apresiasi Jusuf Kalla Tolak Perppu Revisi UU KPK

PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas Perppu revisi UU KPK Diapresiasi.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan JK merupakan sosok paling senior di politik Indonesia.

"Pak JK tidak hanya membuat sejarah, sebagai satu-satunya wapres yang pernah menjabat dua kali dengan dua presiden berbeda. Beliau sosok negarawan, kenyang asam garam politik dan dikenal sebagai sosok pengambil keputusan yang cepat dan tepat,” kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/10).

Dengan dasar pengalaman JK berpolitik, PDIP memaklumi penolakan lahirnya Perppu untuk RUU KPK.

"Atas dasar pengalaman Pak JK yang luas tersebut, maka PDI Perjuangan sangat memahami mengapa Pak JK berulang kali menyatakan menolak Perppu Revisi UU KPK," ujar Hasto.

Baca juga: OTT akan Berkurang jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK

Sebab, mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi sehingga jalan tersebut adalah terbaik. JK pun memahami konstruksi hukum tersebut.

"Pak JK juga sangat memahami konstruksi hukum nasional, KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan sifatnya yang independen, sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun” jelasnya.

Selain itu, Hasto mengatakan para pihak yang mendorong lahirnya Perppu, hendaknya memahami konsolidasi ideologi, politik, dan hukum memang wajib dilakukan guna mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini.

“Revisi UU KPK telah dilakukan dengan keputusan bulat oleh DPR bersama Pemerintah. Hal tersebut juga menunjukkan efektivitas dukungan 60,7% kekuatan parpol pengusung Pak Jokowi di parlemen," tuturnya.

"Atas dasar hal tersebut, Perppu bukanlah opsi politik. Presiden Jokowi tidak akan memperlemah basis utama pendukung beliau sendiri yang berasal dari rakyat melalui Pemilu,” imbuhnya.

PDIP bersama koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, lanjut Hasto, akan terus membangun komunikasi politik dan memperkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi.

"Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional".(OL-5)