Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemohon uji materi menuntut kepastian hukum tentang pembangunan dan pengembalian dana bila terjadi pailit pada perusahaan pengembang.
Setelah RUU tersebut diundangkan dan telah memiliki nomor, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dari KSPSI dan KSPI.
Masa jabatan wakil yang menggantikan bupati sebagai kepala daerah dimintakan terhitung penuh menjalani jabatan bupati sejak sebagai pelaksana tugas.
UU berlaku jika sudah mendapat tandatangan Presiden. Jika tidak ditandatangani Kepala Negara, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan paripurna DPR.
Pemerintah menyebut pemohon keliru bila mengklasifikasikan layanan audio visual atau konten di internet menjadi bagian dari penyiaran.
Pengesahan perubahan ketiga UU MK dinilai tergesa-gesa dan terindikasi bertentangan dengan konstitusi
Kedua gugatan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
Pengajuan uji materi terkait UU Cipta Kerja diyakini jauh lebih bermanfaat ketimbang berdemonstrasi di jalanan yang berpotensi memicu kericuhan dan perusakan.
Sebelumnya, serikat pekerja melakukan mogok nasional selama 3 hari yang dilakukan telah berakhir tanggal 8 Oktober 2020.
PP Muhammadiyah mengimbau agar semua pihak menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Keberatan atasnya bisa disalurkan dalam jalur hukum.
Ia menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja merupakan sebuah hasil dari proses politik yang panjang yang melibatkan begitu banyak kepentingan, mulai dari buruh, pelaku usaha, DPR hingga pemerintah.
Pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.
Mahkamah menyatakan pengangkatan wakil menteri boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak dalam Undang-Undang.
Pengajuan dan persetujuan DPR atas UU Korona dilakukan dengan masa sidang DPR yang sama yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
UU KPK telah terbentuk lewat sejumlah proses dan tahapan yang melanggar ketentuan.
Akibat ketidakjelasan permohonan Kivlan Zen, Mahkamah Konstitusi sulit untuk menentukan pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam bertindak sebagai pemohon.
MK mengatakan bahwa dalam penentuan mekanisme dan masalah hukum pemilu, juga harus memastikan kepastian tahapan pemilu sesuai yang ditentukan perundang-undangan.
Uji materi dengan perkara nomor: 22/PUU-XVIII/2020 itu berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016.
Pengakuan kuasa hukum itu membuat hakim konstitusi geram.
Hakim konstitusi memperingatkan para kuasa hukum pemohon uji materi UU Pemilu itu untuk tidak mengulangi memberikan keterangan yang tidak benar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved