Jumat 18 Desember 2020, 18:00 WIB

Komnas Disabilitas Harus Sejalan dalam Implementasi CRPD

Humaniora | Humaniora
Komnas Disabilitas Harus Sejalan dalam Implementasi CRPD

ANTARA/RAISAN AL FARISI
Siswa disabilitas mengikuti wisuda di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jabar, Cimahi, Selasa (15/12)

 

Komisi Nasional Disabilitas (KND) harus bekerja sejalan dengan pemerintah dalam implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention of The Right of Person With Disabilities/CRPD).

"KND harus bekerja dengan baik dan sejalan dengan pemerintah dalam implementasi CRPD," kata pakar Hukum Disabilitas Internasional dan salah satu perumus CRPD Michael Ashley Stein dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (18/12).

KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. KND merupakan wujud dari upaya implementasi dan pemantauan nasional terhadap CRPD.

Baca juga: Menristek: Uji klinis Vaksin Merah Putih dipercepat

Michael dalam diskusi konsultasi percepatan pembentukan KND pasca uji material Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengungkapkan bahwa KND memiliki identitas yang terpisah dari pemerintah, sehingga KND harus independen walau pendanaan berasal dari pemerintah.

Negara juga perlu melakukan hal-hal yang sejalan dengan CRPD, terutama pada pasal 33 perihal implementasi dan pengawasan nasional. Koordinasi antar kementerian juga perlu diupayakan dalam implementasi CRPD.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat menjelaskan bahwa dengan meratifikasi CRPD, Indonesia menetapkan lembaga penanggung jawab yang disebutkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu Kementerian Sosial.

"Focal point ini bukan berarti menjadi pelaksana tunggal, tetapi berfungsi untuk memastikan mekanisme koordinasi antar sektor," jelasnya.

Harry juga mengatakan bahwa pada CRPD pasal 33 ayat 2 konteksnya berdasarkan sistem hukum dan administrasi, Negara didorong untuk membentuk suatu kerangka kerja, satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari CRPD.

"Jadi yang dibentuk adalah suatu kerangka kerja, bukan organisasi," tegas Harry.

Perlu dicermati, sambung Harry, pada CRPD Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, wajib diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan.

Hal tersebut untuk memastikan sistem pengawasan yang disebut di dalam CRPD pasal 33, maka Indonesia sepakat membentuk KND.

Saat ini Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) telah melalui uji material oleh Mahkamah Agung, sehingga pemerintah dalam hal ini Kemensos wajib melaksanakan Perpres tersebut.

Saat ini juga telah dibentuk panitia seleksi terbuka pengisian Jabatan Komisioner KND. Panitia seleksi terbuka ini diketuai oleh Harry Hikmat dan beranggotakan akademisi Harkristuti Harkrisnowo, Angkie Yudistia berasal dari profesional dan penyandang disabilitas rungu wicara, Sinta Nuriyah Wahid sebagai tokoh masyarakat dan penyandang disabilitas fisik, serta Siswadi seorang praktisi dan penyandang disabilitas fisik. (Ant/H-3)

Baca Juga

ANTARA/RAISAN AL FARISI

Peran Pers Membangun Infrastruktur Pendidikan

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 23 September 2021, 12:20 WIB
Media pers dibutuhkan sebagai infrastruktur penyebaran informasi dari berbagai arah dalam dunia pendidikan, memberi penerangan, dorongan...
Ant/M Risyal Hidayat

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tinggal 405

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 23 September 2021, 11:55 WIB
RUMAH Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat kini tinggal merawat 405 pasien covid-19, Kamis...
MI/Dok SETWAPRES

Wapres Tegaskan Penanganan Kemiskinan Ekstrem jadi Prioritas

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 23 September 2021, 11:50 WIB
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan hingga kuartal pertama 2021...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sarjana di Tengah Era Disrupsi

Toga kesarjanaan sebagai simbol bahwa seseorang memiliki gelar akademik yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak bermanfaat bagi diri dan orang banyak di era yang cepat berubah ini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya