Kesenjangan Perempuan Disabilitas Jelang SDGs 2030

HIMPUNAN Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyerukan perhatian serius terhadap pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi perempuan dan anak perempuan disabilitas di Indonesia. 

Ketua II HWDI Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran Rina Prasarani menyoroti beberapa poin krusial berdasarkan laporan dan studi yang telah dilakukan HWDI.

Menurut Rina, isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan. 

Baca juga : Job Fair 2025, Pemkab Bogor Siapkan Fasilitas dan Loker Inklusif

"Hak atas kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas itu krusial, tapi seringkali luput dari perhatian khalayak dan pembuat kebijakan. Ini menunjukkan kesenjangan besar antara hak yang seharusnya dipenuhi dan realitas di lapangan," kata Rina dalam keterangannya, Jumat (20/6).

Ia menambahkan bahwa hambatan terhadap HKSR bersifat sistemik dan struktural, mencakup pola pikir, budaya, mekanisme akuntabilitas, data, pengambilan keputusan, tata kelola anggaran, hingga bentuk layanan. 

"Pemenuhan HKSR itu bukan cuma soal ada klinik apa enggak, tapi masalahnya udah bercabang, sistemik dan struktural, berlapis-lapis kayak kue lapis legit yang susah dipotong," ujar Rina.

Rina juga menyoroti pelanggaran hak otonomi tubuh perempuan disabilitas, seperti saran atau paksaan untuk sterilisasi atau pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan, yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 

"Ini bukan cuma gak paham undang-undang, tapi juga gak menghargai martabat manusia," pungkasnya. (H-2)