Lestari Moerdijat: Penyandang Disabilitas Harus Dapatkan Pendidikan Berkualitas

PEMENUHAN hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. ABK dan penyandang disabilitas harus memperoleh pendidikan berkualitas di semua jenjang.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1). "Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas sejatinya sudah mengamanatkan bahwa negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, termasuk hak memperoleh pendidikan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

Data Komisi Nasional Disabilitas menyebutkan, dari sekitar 40 ribu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi, hanya 14,8% yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK).

Baca juga : Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dibutuhkan untuk Maksimalkan Pembangunan Nasional

Ketiadaan GPK di sekolah inklusi itu membuat anak disabilitas semakin rentan mengalami kekerasan, pengabaian, hingga risiko keselamatan. 

Menurut Lestari, catatan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Sehingga, tambah dia, kebijakan pembentukan sekolah inklusi dapat benar-benar memenuhi hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. 

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat bahwa perencanaan pembentukan sekolah inklusi harus dilakukan secara matang dan menyeluruh.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif Harus Menjadi Kepedulian Bersama

Menurut Rerie, perencanaan tidak hanya ditujukan untuk mempersiapkan fisik bangunan dan sarana sekolah. Lebih dari itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, kesiapan dan ketersediaan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi juga penting.

Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, anak berkebutuhan khusus tanpa GPK dalam proses pendidikan menghadapi risiko rentan terhadap kekerasan hingga keselamatannya. 

Rerie mendorong agar sekolah-sekolah inklusi yang sudah dibentuk segera dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung proses belajar dan mengajar yang aman dan nyaman bagi setiap peserta didik. (H-3)