Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KENDALA untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus menjadi kepedulian semua pihak agar bisa segera diatasi secara bersama, demi mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara.
"Sejumlah kendala untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus segera diatasi dengan langkah nyata, sehingga setiap anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/5).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Denpasar, Kamis (8/5), mengungkapkan ada dua kendala dalam penerapan pendidikan inklusif di Indonesia.
Kendala itu, jelas dia, adalah belum siapnya elemen satuan pendidikan yang ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan
kendala kultural karena belum semua orang tua siap jika anak-anaknya belajar dengan anak yang penyandang disabilitas.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, di Indonesia sebanyak 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebelumnya. Sedangkan kelompok non-disabilitas hanya 5,04% yang tidak berpendidikan formal.
Menurut Lestari, kendala yang sudah teridentifikasi tersebut harus segera dicarikan cara untuk mengatasinya.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, diperlukan sumbang pikiran dari sejumlah pihak terkait dan masyarakat untuk merealisasikan cara yang efektif dalam menjawab tantangan tersebut.
Selain itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera disiapkan langkah untuk mempersiapkan tenaga pendidikan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus.
Sementara itu, jelas Rerie, upaya untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif harus secara masif dilakukan dengan melibatkan segenap elemen bangsa.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sebuah gerakan membangun pendidikan yang inklusif harus segera dilakukan, demi mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak bangsa. (H-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kasus bunuh diri anak bukan sekadar isu kesehatan mental.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
PENINGKATAN keamanan pangan membutuhkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di masa depan.
Lestari Moerdijat mendorong kesinambungan sektor pendidikan dan dunia usaha untuk menjawab tantangan sosial dan sektor ekonomi yang meningkat dalam proses pembangunan.
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Kemensos bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved