Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KENDALA untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus menjadi kepedulian semua pihak agar bisa segera diatasi secara bersama, demi mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara.
"Sejumlah kendala untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus segera diatasi dengan langkah nyata, sehingga setiap anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/5).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Denpasar, Kamis (8/5), mengungkapkan ada dua kendala dalam penerapan pendidikan inklusif di Indonesia.
Kendala itu, jelas dia, adalah belum siapnya elemen satuan pendidikan yang ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan
kendala kultural karena belum semua orang tua siap jika anak-anaknya belajar dengan anak yang penyandang disabilitas.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, di Indonesia sebanyak 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebelumnya. Sedangkan kelompok non-disabilitas hanya 5,04% yang tidak berpendidikan formal.
Menurut Lestari, kendala yang sudah teridentifikasi tersebut harus segera dicarikan cara untuk mengatasinya.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, diperlukan sumbang pikiran dari sejumlah pihak terkait dan masyarakat untuk merealisasikan cara yang efektif dalam menjawab tantangan tersebut.
Selain itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera disiapkan langkah untuk mempersiapkan tenaga pendidikan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus.
Sementara itu, jelas Rerie, upaya untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif harus secara masif dilakukan dengan melibatkan segenap elemen bangsa.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sebuah gerakan membangun pendidikan yang inklusif harus segera dilakukan, demi mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak bangsa. (H-2)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi keuangan digital bagi perempuan penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan
Upaya peningkatan gizi keluarga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman para ibu dan orang tua pada umumnya, terkait pemenuhan gizi seimbang keluarga.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved