Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DORONG pemanfaatan hasil tes kemampuan akademik (TKA) untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
"Berbagai upaya untuk menghadirkan sistem pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat luas harus dilakukan. Pelaksanaan TKA sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pendidikan yang ada harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/7).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Mendikdasmen RI) Abdul Mu'ti menyatakan siap mengadakan TKA bagi peserta didik Kelas 12 SMA/MA/sederajat dan kelas akhir SMK/MAK pada akhir tahun 2025.
Pelaksanaan TKA tertuang dalam Peraturan Mendikdasmen No. 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.
Pada peraturan itu, disebutkan TKA merupakan kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
Tes tersebut bertujuan memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas.
Menurut Lestari, sejumlah langkah yang bertujuan mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih baik harus mendapat dukungan semua pihak terkait.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus mampu direalisasikan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi masyarakat luas.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berharap langkah pemerintah melaksanakan TKA dapat dipahami masyarakat, sehingga upaya tersebut dapat berlangsung sesuai dengan rencana.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar semua pihak dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem pendidikan nasional yang lebih baik dan mampu melahirkan generasi penerus yang bangsa yang berkarakter dan berdaya saing di masa depan. (*/I-2)
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
PENGUATAN peran orangtua dibutuhkan dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di tanah air.
Pemahaman menyeluruh masyarakat terkait GNN dibutuhkan berdampak signifikan dalam upaya peningkatan kemampuan peserta didik.
PERINGATAN Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi keuangan digital bagi perempuan penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan
Upaya peningkatan gizi keluarga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman para ibu dan orang tua pada umumnya, terkait pemenuhan gizi seimbang keluarga.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved