Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
USAHA mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas, merata, dan relevan harus konsisten dilakukan. Ini penting diperhatikan dalam upaya merealisasikan proses pembangunan yang lebih baik dan melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.
"Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan nasional di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/5).
Pada Minggu (4/5), Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan bahwa tiga hal yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan nasional adalah kualitas pendidikan yang tinggi, aksesibilitas yang meningkat, serta relevan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan.
Data Susesnas BPS beberapa tahun terakhir menunjukkan masih ada 4,2 juta anak tidak sekolah (ATS) usia 6-18 tahun yang terdiri dari anak tidak pernah sekolah dan anak yang putus sekolah.
Menurut Lestari, target-target pembangunan di sektor pendidikan harus segera diikuti dengan langkah nyata yang mendukung pencapaian target tersebut, mengingat tantangan yang dihadapi tidak mudah.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai upaya untuk meningkatkan kualitas, mempermudah akses, dan peningkatan relevansi hasil pendidikan nasional dengan kebutuhan pembangunan itu membutuhkan keterlibatan aktif sejumlah pihak di luar sektor pendidikan.
Dengan begitu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, diperlukan pemahaman yang sama sejumlah pihak terkait upaya yang harus dilakukan untuk merealisasikan sejumlah target tersebut.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam proses pembangunan pendidikan nasional di tanah air.
Rerie mendorong agar sejumlah target dalam sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah dapat segera terwujud demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. (*/I-2)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi keuangan digital bagi perempuan penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan
Upaya peningkatan gizi keluarga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman para ibu dan orang tua pada umumnya, terkait pemenuhan gizi seimbang keluarga.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved