Senin 19 Oktober 2020, 16:15 WIB

Uji Materi UU Penyiaran Sentuh Jantung Aturan

Sri Utami | Politik dan Hukum
Uji Materi UU Penyiaran Sentuh Jantung Aturan

MI/ANDRI WIDIYANTO
Hakim Konstitusi Arief Hidayat

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UU  Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Selasa (20/10), pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon, ahli Presiden, dan saksi Presiden. 

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020 itu diajukan oleh PT Visi Citra Mulia (Inews  TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran. 

Para pemohon berpendapat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) a quo tidak mencakup pada layanan penyiaran berbasis internet yang saat ini bermunculan. Layanan yang berbasis internet tersebut melahirkan banyak platform digital yang dikenal dengan layanan over the top (OTT). 

Seharusnya platform tersebut masuk ke dalam rezim penyiaran, karena layanan OTT turut melaksanakan aktivitas penyiaran (penyampaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar). Perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional terletak pada metode pemancarluasan atau penyebarluasan yang  digunakan. 

Selain itu, pemohon menilai fakta adanya diversifikasi penyiaran berbasis internet tidak  diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/video on demand/streaming. Hal ini menimbulkan adanya ketidakadilan terhadap  penyiaran konvensional. 

Pemohon berdalil, sebagai sesama penyelenggara penyiaran, baik yang konvensional maupun yang berbasis internet, mendapatkan status dan  kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam UU Penyiaran. 

Dalam menanggapi permohonan para pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku anggota panel, menyoal petitum para pemohon yang meminta penambahan frasa pada pasal yang diuji. 

“Kalau petitum andaikata dikabulkan majelis, apakah tidak ada implikasi terhadap pasal-pasal yang  lain dalam Undang-Undang Penyiaran. Karena Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran merupakan jantungnya, jadi tolong dipelajari,” terangnya. 

Pada sidang tersebut, hadir mewakili pemerintah, Dirjen  Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M Ramli. Ia menerangkan di Indonesia pengaturan media internet sudah tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Akan terjadi suatu kekeliruan apabila menyeragamkan pengaturan atas jenis-jenis media tersebut hanya karena di antara jenis-jenisnya yang berbeda namun dapat menyampaikan informasi yang sama berupa audio dan visual. 

“Sehingga pemahaman para pemohon keliru yang mengklasifikasikan layanan audio visual OTT menjadi bagian dari penyiaran," jelasnya. (P-2).

Baca Juga

ANTARA FOTO/Pool-Hafidz Mubarak

Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:46 WIB
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa ialah tindakan tegas, tidak cukup hanya dengan...
Ilustrasi

Modus Perdagangan Orang Secara Daring, Banyak Anak-Anak tanpa Sadar Jadi Korban

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:43 WIB
Eny menegaskan, unsur sukarela tersebut membuat unsur-unsur TPPO sulit dipenuhi di pengadilan. Sebab anak-anak ini secara sukarela...
MI / ADAM DWI.

Mantan Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK Akhirnya Jadi ASN Polri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:36 WIB
Pengangkatan 57 mantan pegawai KPK itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya