Ketua Komisi I DPR Klaim Tidak Ada Niat Mengecilkan Peran Pers

KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengeklaim pihaknya tidak pernah ada niatan untuk mengecilkan peran pers ihwal adanya Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang sedang digodok di DPR. Meutya mengaku tak menutup mata terkait isi draf beleid yang dinilai berpotensi membungkam kemerdekaan pers.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi 1 DPR untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi 1 DPR yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ungkap Meutya, Kamis (16/5).

“Komisi 1 DPR menyadari keberlangsungan media yang sehat adalah penting,” tambahnya.

Baca juga : Komisi I DPR Bakal Undang Dewan Pers dan Pegiat Media Bahas RUU Penyiaran

Meutya menjamin RUU Penyiaran yang beredar saat ini adalah draft yang muncul dalam beberapa versi dan masih dinamis. Sebagai draft, kata Meutya, tentu penulisannya belum sempurna dan cenderung multitafsir.

“Tahapan draft RUU Penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah,” ujarnya.

Meutya menegaskan Komisi 1 DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat tentu setelah menjadi RUU maka RUU akan diumumkan ke publik secara resmi.

Baca juga : Wakil Ketua DPR Tegaskan Seharusnya Jurnalisme Investigasi Tak Dilarang

“Rapat internal Komisi 1 DPR pada tanggal 15 Mei 2024 kemarin telah menyepakati agar Panja Penyiaran Komisi 1 DPR mempelajari kembali masukan-masukan dari masyarakat,” paparnya.

“Komisi 1 DPR telah dan akan terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk RUU Penyiaran sebagai bahan masukan pembahasan RUU Penyiaran,” tandas Meutya.

Terpisah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengkritik draf RUU Penyiaran. AJI menyoroti salah satunya soal larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Sekjen AJI Indonesia Bayu Wardhana menegaskan aturan tersebut bentuk pembungkaman pers.

(Z-9)