Wapres Tegaskan Tayangan Investigasi Merupakan Hak Publik

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespon polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kedua UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Wapres menyoroti salah satu poin terkait penayangan jurnalistik investigasi.

"Soal investigasi saya kira itu hak publik," tegas Wapres disela kunjungan kerja ke Aceh, Rabu, (29/5).

Pemerintah, kata, Wapres memang mendorong agar adanya perubahan terhadap uu penyiaran. Khususnya agar ada aturan yang jelas mengenai kebebasan pers.

"Tentu harus ada juga aturan-aturan yang harus disepakati, caranya bagaimana termasuk investigasi," jelasnya.

Disamping itu, Wapres berharap agar DPR selaku pembuat undang-undang dapat melibatkan setiap pihak dalam menyusun RUU penyiaran. Sehingga tidak menimbulkan polemik ke depannya.

"Supaya melibatkan semua stakeholder untuk memberi masukan-masukan, supaya tidak terburu-buru di dalam memutuskan ini," tandasnya.

Draf revisi UU tentang Penyiaran menuai kontroversi. Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) menjadi pasal yang paling disorot lantaran memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c):

“Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:...(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. (Z-8)