DPR RI Desak Investigasi Menyeluruh Penembakan Pesawat di Boven Digoel

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak aparat keamanan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden penembakan pesawat milik PT Smart Air Aviation oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Peristiwa tragis tersebut terjadi di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2).

Dave menegaskan bahwa pengungkapan pelaku dan motif serangan menjadi prioritas utama untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

“Kami mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan ini,” ujar Dave dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/2).

Baca juga : Komnas HAM Soroti Pola Kekerasan Baru di Papua, Desak Perlindungan Warga Sipil

Penegakan Hukum Transparan
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat. Menanggapi jatuhnya korban jiwa, Dave berharap proses hukum dijalankan secara tegas dan transparan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap warga sipil.

“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat keamanan. Perlindungan terhadap warga sipil, termasuk awak penerbangan, merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan,” tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Pendekatan Komprehensif di Papua
Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa penanganan konflik di Papua tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang menyentuh akar permasalahan.

Baca juga : Kapolri Instruksikan Pengejaran Pelaku Penembakan Pesawat Smart Air di Papua

Dave mengatakan penanganan Papua sebenarnya membutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan keamanan dengan dialog, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Langkah menyeluruh ini diharapkan mampu mengurangi ketegangan, memperkuat kepercayaan, serta menyelesaikan akar permasalahan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Komitmen Hak Asasi Manusia
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah di Papua agar tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Dave menyebut kebijakan di Bumi Cendrawasih harus selalu berorientasi pada kepentingan nasional.

“Komitmen ini penting agar langkah yang ditempuh pemerintah tidak hanya menegakkan keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian dan kesejahteraan di Papua,” pungkasnya. (Dev/P-2)