Jumat 30 April 2021, 18:11 WIB

51 Guru Besar dan Akademisi Minta MK Batalkan UU KPK Baru

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
51 Guru Besar dan Akademisi Minta MK Batalkan UU KPK Baru

Dok.MI
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

 

SEBANYAK 51 guru besar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi seperti Prof. Emil Salim, Prof. Ramlan Surbakti, Prof Azyumardi Azra, Franz Magnis Suseno dan lain-lain mengirimkan surat pada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembatalan revisi Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

MK menjadwalkan akan memutus pengujian formil dan materil UU KPK, Selasa (4/5). Dalam surat yang dikirimkan, Jumat (30/4), itu, disampaikan sejak pembentuk undang-undang merevisi UU KPK, berturut-turut permasalahan datang menghampiri badan antikorupsi.

"Alih-alih memperkuat, eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Situasi ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan," demikian bunyi surat tersebut yang diterima Media Indonesia, Jumat (30/4).

Menurut mereka, substansi UU No 19 Tahun 2019 telah melumpuhkan lembaga antirasuah itu, baik dari sisi profesionalitas dan integritasnya antara lain masalah krusial dalam UU, mulai dari hilangnya independensi, pembentukan dan fungsi berlebih Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada alih status kepegawaian KPK ke ASN.

Baca juga: MK Dinilai Lambat Putuskan Nasib UU KPK

Sehingga, akibat perubahan politik hukum pemerintah dan DPR itu, dalam kutipan surat itu, terdapat persoalan serius yang berimplikasi langung pada penanganan perkara tindak pidana korupsi diantaranya, kegagalan KPK dalam memperoleh barang bukti saat melakukan penggeledahan di Kalimantan Selatan dan penerbitan SP3 untuk perkara mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

"KPK juga mengalami degradasi etika yang cukup serius. Pelanggaran kode etik, pencurian barang bukti, dan praktek penerimaan gratifikasi serta suap untuk menghentikan perkara korupsi yang ditangani pelan tapi pasti telah merusak reputasi KPK yang sejak lama justru jadi barometer badan antikorupsi yang cukup ideal," bunyi surat tersebut.

Disebutkan pula dalam surat bahwa pengesahan revisi UU KPK juga diwarnai dengan permasalahan serius, terutama ihwal proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi ketahui, Undang-Undang KPK hasil perubahan dikerjakan secara kilat (14 hari) oleh pemerintah dan DPR.

"Berangkat dari permasalahan yang telah disampaikan, kami menaruh harapan besar pada Mahkamah Konsititusi untuk mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti sedia kala. Harapan itu hanya akan terealisasi jika Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi UU KPK hasil revisi." (OL-4)

Baca Juga

Dok.Ditjen Pajak

Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Uang Rp55 Miliar

👤 Tri Subarkah 🕔Rabu 22 September 2021, 13:00 WIB
Keduanya adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Ditjen Pajak 2016-2019 Angin Praytino serta Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan...
MI/M Irfan

Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI, Polres Jakpus: Masih Penyelidikan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 22 September 2021, 12:46 WIB
Kombes Hengki Haryadi memenuhi pemanggilan Komnas HAM) untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Penyidik Polri Periksa Napoleon Hingga Malam Hari Terkait Penganiayaan Muhammad Kece

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 22 September 2021, 12:39 WIB
Pemeriksaan Napoleon dilakukan pada Selasa (21/9). Mantan Kadiv Hubinter tersebut diperiksa sejak siang hingga malam hari, pukul 23.00...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Miliarder Baru dari Pundong

MASYARAKAT dihebohkan dengan video viral warga Dukuh Pundong III, Kelurahan Tirtoadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, membeli tiga mobil dengan uang tunai.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya