Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA undang-undang terkait dengan pendidikan memang sudah dikeluarkan dari UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 oleh DPR. Meski begitu, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku pihaknya masih akan mengawal aturan turunan dari UU Cipta Kerja itu.
"Masih ada pasal terkait dengan perijinan yang masuk dalam UU Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see atau mengawal bagaimana isi PP itu," ucapnya, Rabu (7/10)
Terkait dengan penolakan sejumlah elemen masyarakat yang disampaikan dalam aksi demonstrasi, Abdul Mu'ti mengimbau agar semua pihak menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Keberatan atasnya bisa disalurkan dalam jalur hukum.
"Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru," pungkasnya. (H-2)
Kolaborasi antara dunia industri dan institusi pendidikan kembali menunjukkan hasil positif. SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, berhasil meraih penghargaan SMK Pusat Keunggulan.
GoStudy International bersama British Council membuka peluang lebih luas bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris Raya melalui kampanye GoStudy GREAT UK.
MASYARAKAT Indonesia ialah masyarakat yang hidup dalam keragaman dan karena itu, dinamikanya kompleks.
Banjir besar November 2025 menyisakan duka yang belum usai, menjadikan perayaan tahun ini pengingat pahit bahwa bencana datang silih berganti.
Program penguatan kualitas lingkungan belajar dan pengembangan kapasitas siswa digelar untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Jakarta Timur.
PENDIDIKAN dasar dan menengah merupakan fondasi utama bagi masa depan sebuah bangsa.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
Kuasa hukum Prof Laksanto Utomo, mengatakan keterangan para pihak terkait diharapkan dapat membantu MK melihat lebih konkret bagaimana program MBG dijalankan dan manfaat bagi masyarakat
MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak melengkapi alat bukti dan tidak hadir dalam sidang perbaikan permohonan.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved