Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Politisi PDIP itu pun meminta seluruh pihak termasuk 75 pegawai menaati aturan yang berlaku.
Jokowi sudah meminta agar peralihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skenario untuk 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).
KPK akan melakukan pembinaan untuk para pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan.
Survei Alvara pada 2017 terungkap bahwa sebanyak 19,4% ASN diketahui tak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara dan lebih tertarik ideologi khilafah.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menilai wajar bila dalam tes TWK ada yang lolos dan tidak lolos.
Pegawai KPK mendukung sikap Jokowi dan meminta pimpinan untuk mencabut surat keputusan atau SK terkait hasil tes TWK.
Jokowi juga menyatakan hasil TWK sebaiknya menjadi perbaikan ke depan dan tidak menjadi dasar pemberhentian pegawai.
Presiden menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dalam memberantas korupsi.
Presiden mengatakan jika dalam hasil TWK pegawai KPK yang tak lolos terdapat kekurangan, masih ada jalan untuk perbaikan antara lain melalui jalur pendidikan kedinasan.
Pangeran Khairul Saleh berharap pegawai KPK yang tidak lulus seleksi ASN untuk dapat dipertimbangkan dam diprioritaskan menjadi tenaga P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Romo Benny menilai pertanyaan-pertanyaan di dalam tes wawasan kebangsaan sudah sesuai dengan proses seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Harun menilai surat itu merupakan bukti kesewenang-wenangan Firli dalam menjabat. Atas dasar itulah dia dan pegawai lainnya meminta Dewas bertindak.
Peran KPK adalah sebagai pelaksana perundang-undangan yang berupaya menjalankan regulasi tersebut selurus-lurusnya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyayangkan polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. ICW nilai pimpinan KPK ingin menghambat penanganan kasus dari penonaktifan pegawai itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan menonaktifkan 75 pegawainya, yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan.
Sebelumnya, KPK menyatakan 75 pegawai yang tidak lolos TWK, statusnya tidak dinonaktifkan. Puluhan pegawai diminta menyerahkan tugas kepada pimpinan masing-masing.
Dalam akun Instagramnya, Ngabalin juga mendesak Busyro untuk mundur dari jabatan Ketua PP Muhammadiyah, karena mencederai persyarikatan.
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK, untuk memperjelas status 75 pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan.
Indriyanto menilai penonaktifan 75 pegawai Lembaga Antirasuah tidak melanggar hukum. Pimpinan KPK dianggap mengambil langkah yang benar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved