Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqoddas telah memfitnah Presiden Joko Widodo.
Ngabalin pun mendesak Busyro untuk mundur dari jabatannya di Muhammadiyah, karena mencederai persyarikatan.
"Mas Busyro membuat pernyataan yang bias, subjektif dan provokatif. Pernyataan dia sangat tendensius," ujar Ngabalin dalam akun Instagram pribadi, Jumat (14/5).
Jika ingin terus bersikap seperti itu, Busyro dikatakannya lebih cocok untuk bergabung atau membentuk LSM antikorupsi, bahkan menjadi kader partai politik.
Baca juga: DPR Sebut KPK tidak Bisa Asal Pecat Pegawai
"Dia tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah. Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini?" pungkasnya.
Presiden, lanjut Ngabalin, selalu mempersilakan publik untuk memberi masukan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, selama bertujuan memperbaiki kinerja pemerintah dan membangun bangsa.
"Presiden tidak antikritik. Tapi tolong bedakan antara kritik dan fitnah. Menyebarkan opini pribadi ke ruang publik," imbuh dia.
Baca juga: Busyro: Tak Ada Taliban di KPK
Ngabalin menjelaskan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) dan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, sudah diatur internal di Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, juga dijelaskan bahwa lembaga antirasuah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bebas dari intervensi kekuasaan.
"Terus kenapa Presiden Jokowi yang diserang?" cetusnya.
Sebelumnya, Busyro mengeluarkan pernyataan terkait penonaktifan 75 pegawai KPK, karena tidak lulus TWK. Dia menyebut sejak UU KPK direvisi pada masa pemerintahan Jokowi, riwayat KPK sudah tamat.(OL-11)
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Fitri di Lapangan Puputan Margarana.
Pelaksanaan Salat Id lebih awal ini merujuk pada keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada 20 Maret 2026
Daftar 76 lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta (1 Syawal 1447 H). Cek titik lokasi di Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakbar, dan Jakut.
Tindakan sederhana seperti mencuci tangan adalah prosedur wajib sebelum menyentuh atau menggendong si kecil.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved