Jumat 14 Mei 2021, 19:25 WIB

Ngabalin: Busyro Fitnah Presiden, Mundur Saja dari Muhammadiyah

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Ngabalin: Busyro Fitnah Presiden, Mundur Saja dari Muhammadiyah

MI/Pius Erlangga
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dalam acara diskusi.

 

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqoddas telah memfitnah Presiden Joko Widodo.

Ngabalin pun mendesak Busyro untuk mundur dari jabatannya di Muhammadiyah, karena mencederai persyarikatan.

"Mas Busyro membuat pernyataan yang bias, subjektif dan provokatif. Pernyataan dia sangat tendensius," ujar Ngabalin dalam akun Instagram pribadi, Jumat (14/5).

Jika ingin terus bersikap seperti itu, Busyro dikatakannya lebih cocok untuk bergabung atau membentuk LSM antikorupsi, bahkan menjadi kader partai politik.

Baca juga: DPR Sebut KPK tidak Bisa Asal Pecat Pegawai

"Dia tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah. Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini?" pungkasnya.

Presiden, lanjut Ngabalin, selalu mempersilakan publik untuk memberi masukan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, selama bertujuan memperbaiki kinerja pemerintah dan membangun bangsa.

"Presiden tidak antikritik. Tapi tolong bedakan antara kritik dan fitnah. Menyebarkan opini pribadi ke ruang publik," imbuh dia.

Baca juga: Busyro: Tak Ada Taliban di KPK

Ngabalin menjelaskan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) dan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, sudah diatur internal di Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, juga dijelaskan bahwa lembaga antirasuah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bebas dari intervensi kekuasaan.

"Terus kenapa Presiden Jokowi yang diserang?" cetusnya.

Sebelumnya, Busyro mengeluarkan pernyataan terkait penonaktifan 75 pegawai KPK, karena tidak lulus TWK. Dia menyebut sejak UU KPK direvisi pada masa pemerintahan Jokowi, riwayat KPK sudah tamat.(OL-11)

 

 

Baca Juga

freepik.com

Polisi Amankan Delapan Orang Diduga Penganut Aliran Sesat

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 24 Juni 2021, 21:55 WIB
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengamankan delapan orang yang diduga membuka pusat pendidikan agama dengan aliran...
Dok. Puspenkum Kejagung

Ferarri Sitaan Kasus ASABRI Laku Rp6,3 Miliar

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:26 WIB
Mobil yang disita dari tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat itu laku Rp6,378 miliar. Dalam pelelangan yang dilakukan...
Antara

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT DI ke Lapas Sukamiskin

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:01 WIB
Berdasarkan putusan pengadilan, Budi Santoso juga dikenai hukuman uang pengganti senilai Rp2 miliar sesuai jumlah uang yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Talenta Muda Curi Perhatian

PIALA Eropa 2020 dipastikan telah menjadi ajang kemunculan pemain-pemain muda yang punya kemampuan mengejutkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya