Selasa 18 Mei 2021, 10:05 WIB

KPK Diminta Cabut SK Pembebastugasan Pegawai yang Gagal TWK

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Diminta Cabut SK Pembebastugasan Pegawai yang Gagal TWK

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN

 

DIREKTUR Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi Sujanarko mengaku senang usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sikap yang mendukung 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Sujanarko harap sikap Jokowi bisa membuat keputusan pembebastugasan para pegawai itu dicabut.

"Pimpinan harus mencabut surat keputusan nomor 652 tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini," kata Sujanarko melalui keterangan tertulis, Senin (17/5).

Sujanarko mengatakan Jokowi sudah meminta agar peralihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK meminta proses alih status tidak merugikan pegawai dalam bentuk apapun.

Baca juga: Begini Rencana BKN untuk 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK

Sujanarko menilai pembebastugasan para pegawai merupakan hal yang merugikan. Lembaga Antikorupsi diminta tidak kelamaan membebastugaskan 75 pegawainya yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan.

"Pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut," ucap Sujanarko.

Sebelumnya, Jokowi meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan dasar menghentikan pegawai KPK. Hasil tes itu seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu maupun institusi.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaikinya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/5).

Jokowi menyebut salah satu caranya melalui pendidikan kedinasan. Dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menindaklanjuti polemik 75 pegawai KPK tersebut. (OL-1)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Waspada, Peningkatan Penularan Covid-19 Pada Anak

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 21 Juni 2021, 13:51 WIB
Kewaspadaan terhadap anak-anak harus  ditingkatkan menyikapi indikasi penularan Covid-19 pada kelompok umur 0-18 tahun yang jumlahnya...
Antara

Presiden: Penanganan Pandemi Harus Kuat di Sisi Hulu

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 21 Juni 2021, 13:47 WIB
Pasalnya, jika penanganan difokuskan pada sisi hilir atau perawatan pasien yang sudah terinfeksi, itu sudah sangat...
DOK DPD RI

Kasus Melonjak, Ketua DPD RI Minta Kafe Patuh Aturan PPKM Mikro

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 21 Juni 2021, 12:47 WIB
Senator asal Jawa Timur itu menyadari para pelaku usaha memang membutuhkan kreativitas dan inovasi agar usahanya tetap bertahan di tengah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jangan Gagap Lindungi Nasabah di Era Digital

ERA pandemi covid-19 berdampak pada berpindahnya aktivitas masyarakat di area digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya