Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta semua pihak agar menghormati putusan lembaga penyelenggara tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Itu wewenangnya dari lembaga ASN dan kita tidak bisa intervensi," kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Romo Benny Susetyo menilai wajar bila dalam tes wawasan kebangsaan ada yang lolos dan tidak lolos. Semua instansi yang menyelenggarakan tes tersebut, juga ada yang tidak lolos sehingga tidak perlu menjadi polemik.
"Semua begitu, di BPIP juga banyak yang tidak lolos dan kalau menjadi pegawai negeri memang begitu," ujar Romo.
Baca juga: Karena SK Pembebastugasan, Firli Cs Dilaporkan ke Dewas
Terkait soal pertanyaan yang tertera dalam tes wawasan kebangsaan yang dijawab oleh pegawai KPK, menurutnya adalah hal biasa dan setiap peserta memang harus teliti dalam menjawab setiap pertanyaan.
"Soal pertanyaan, itu bagaimana orang-orang lebih tenang menjawab. Mampu tidak dia agar posisinya lebih jelas, karena waktunya pendek tapi pertanyaannya banyak," ujarnya lagi.
Ia menganggap pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, karena kurang teliti dan kurang tekun dalam menjawab setiap pertanyaan. Sebab, dalam menjawab pertanyaan juga harus berpacu dengan waktu yang ditentukan.
"Jadi butuh ketekunan dan ketelitian dan kemampuan untuk memilah-milah," katanya pula.
Selain itu, ia menilai pertanyaan-pertanyaan di dalam tes wawasan kebangsaan sudah sesuai dengan proses seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN.
"Kalau mau jadi pegawai negeri ya memang begitu prosesnya, harus dilalui," katanya.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam asesmen tes wawasan kebangsaan. Mereka yang tidak lolos kemudian diputus pimpinan KPK untuk dinonaktifkan dari pekerjaannya.(Ant/OL-4)
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengungkapkan pemikiran kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari pemikiran besar KH M. Hasyim Asy'ari.
Pentingnya membumikan Pancasila melalui Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
ANGGOTA DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan penguatan implementasi Pancasila di Jayapura, Rabu (20/8).
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved