Selasa 18 Mei 2021, 08:35 WIB

KPK Segera Putuskan Nasib 75 Pegawai yang Gagal TWK

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Segera Putuskan Nasib 75 Pegawai yang Gagal TWK

ANTARA/Muhammad Adimaja
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta.

 

NASIB 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibebastugaskan segera diputuskan. Lembaga Antikorupsi itu akan menyambangi instansi terkait untuk membahas nasib mereka.

"Menindaklanjuti arahan Presiden, kami akan melanjutkan koordinasi dengan Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan lembaga terkait lainnya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Senin (17/5).

Ghufron mengatakan pihaknya akan melakukan pembinaan untuk para pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Lembaga Antikorupsi segera menganalisa hasil tes wawasan kebangsaan pegawai yang gagal untuk dilakukan perbaikan.

Baca juga: KPK Jamin Peralihan Status tidak Akan Rugikan Pegawai

"Hasil tes wawasan kebangsaan yang menyebutkan bahwa 75 orang tidak memenuhi syarat, akan kami gunakan sebagai proses pemetaan untuk diadakan pembinaan," ujar Ghufron.

Ghufron belum tahu model pembinaan yang akan dilakukan nantinya. Pihaknya baru akan merancang pembinaan itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan dasar menghentikan pegawai KPK. Hasil tes itu seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu maupun institusi.

"Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaikinya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/5).

Jokowi menyebut salah satu caranya melalui pendidikan kedinasan. Dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menindaklanjuti polemik 75 pegawai KPK tersebut. (OL-1)

Baca Juga

Dok. DPR Papua

DPR Papua Sambangi Fraksi-fraksi di DPR RI Soal Revisi Otsus

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:45 WIB
Menurut Boy, selama ini banyak opini yang berkembang baik dari pemerintah maupun DPR RI melalui Pansus terkait Revisi UU Otsus yang hanya...
Dok Komnas HAM

Komnas HAM akan Panggil BIN dan BNPT soal Polemik TWK

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 22 Juni 2021, 22:57 WIB
Anam mengatakan Komnas HAM sudah melayangkan surat undangan permintaan keterangan untuk Badan Intelijen Strategis TNI, BNPT, dan...
Antara

63.950 Benur Selundupan Berhasil Disita Aparat di Jambi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 22 Juni 2021, 21:30 WIB
Benur yang disita terdiri dari 62.400 ekor jenis pasir dan 577 ekor jenis mutiara serta jurong jenis pasir atau benur yang mulai menghitam...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya