Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DAFTAR pemilih tambahan (DPT) yang masih kisruh berpotensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Demi menjaga transparansi dan akuntabilitas, MK akan menyiarkan secara langsung semua persidangan sengketa pilkada.
135 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) Tahun 2020 yang terdiri dari 76 permohonan secara daring
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pasangan Stefanus-Wendelinus, Yafet Rissy, kepada Media Indonesia melalui sambungan telepon, kemarin.
Mahkamah Konstitusi menjadi arena bagi KPU untuk membuktikan bahwa Pilkada 2020 berjalan jujurl dan adil.
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada 2020) mulai memasuki tahapan penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi
PENYELESAIAN perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan dinamika tersendiri terkait biaya yang harus ditanggung
Pihak yang hadir ke ruang sidang dipersyaratkan menunjukkan tes usap antigen negatif yang berlaku maksimal 3 hari.
Koordinasi pemerintah dan lembaga penyelenggara pilkada tetap harus berjalan baik hingga proses pilkada tuntas sepenuhnya
Masih ada hal yang perlu diwaspadai, yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan konflik horizontal yakni gugatan sengketa pilkada ke MK
SUBSTANSI sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020, di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mengenai perselisihan hasil suara.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimpimpin Bandung S, SH menjatuhkan pidana 4 bulan penjara, pasangan suami istri Agustadi- Yenny Indarto. Pasutri ini pilih naik banding.
Lima pemohon gugatan merupakan pemantau pemilu, kecuali sengketa di Manokwari Selatan yang diajukan bakal pasangan calon yang gagal maju pilkada.
Sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) semakin bertambah. Hingga pukul 10.00 WIB sudah 87 perkara.
UPAYA Denny Indrayana meraih jabatan Gubernur Kalimantan Selatan belum selesai. Ia dan pasangannya, Defriadi Darjat, akan mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi
Sejumlah paslon yang kalah dan hendak menggugat hasil pilkada ke MK diketahui mengumpulkan donasi dari masyarakat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menerapkan metode satu pintu dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada serentak 2020.
Permohonan sengketa hasil pilkada diyakini terus meningkat sebab rentang waktu pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU masih panjang.
Keputusan jadwal pemungutan suara susulan bakal diambil KPU Papua melalui rapat pleno.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved