Berita Terbaru Sengketa Hari Ini

Pilkada Telah Usai Saatnya Warga Fakfak Kembali Bersatu

PERKARA gugatan Pilkada Kabupaten Fakfak tahun 2020, dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, hari ini. Kini saatnya warga bersatu lagi.

MK tidak Temukan Bukti Keterlibatan Tri Rismaharini

Desain bahan kampanye diperbolehkan mencantumkan foto pejabat dengan syarat pejabat itu berasal dari parpol pengusung dan tidak memakai atribut kepala daerah.

Gugatan Hasil Pilkada Kabupaten Banjar Terhenti

MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan kecurangan yang didalilkan.

Mediasi Gagal, Sidang Gugatan Rp100 M Dilanjutkan

Pengacara Ilham Bintang dan lawannya tim pengacara yang mewakili korporasi PT Indosat Ooredoo Ltd dan Commonwealth Bank gagal mencapai kesepakatan.

MK Kabulkan Penarikan Permohonan Pilkada Bandar Lampung

MK mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan (PHP) kepala daerah (pilkada) Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

MK Jangan Terbelenggu Pasal 158 Terkait Kecurangan di Pilkada

Mahkamah Konstitusi jangan mengandalkan pasal kuantitatif saja seperti diatur dalam Pasal 158 UU N0.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sangat membatasi hak mereka untuk memperoleh keadilan.

Pakar: MK Harus Berani keluar dari Kungkungan Pasal 158 UU Pilkada

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan selama ini Mahkamah Konstitusi belum pernah mengambil langkah mengesampingkan Pasal 158 tersebut, padahal aspek ini sangat penting.

KPU Kepri Heran Pemohon Menang di Batam tapi Tuding Ada Kecurangan

Pemohon disebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil kecurangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepri.

Sidangkan Gugatan Calon Gubernur Sumbar, MK tidak Berwenang

"MK tidak berwenang memeriksa, mengadili memutus perkara yang diajukan karena ini maslah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan,'' kata kuasa hukum KPU Sumbar Sudi Prayitno.

KPU Rembang Belum Bisa Tetapkan Paslon Terpilih

Masih bersengketa di Mahkamah KonstitusI (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang belum bisa menggelar penetapan paslon terpilih.

MK akan Putus Perkara Pilkada dalam 45 Hari Persidangan

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), Selasa (26/1).

Besok DKKP Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Pilkada Kalsel

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual sengketa Pilkada 2020 Kalimantan Selatan terkait pelanggaran kode etik.

MK Registrasi 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada

Bagi daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan pilkada, KPU daerah dapat langsung melakukan penetapan paslon terpilih.

Bawaslu Kabupaten Wajib Tahu Pokok Permohonan Sengketa

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menegaskan Bawaslu Kabupaten yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa membentuk tim penyusun keterangan tertulis.

Pilkada Boven Digoel Turut Digugat ke MK

PASANGAN calon (paslon) nomor urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri (Martinus-Isak) di pilkada Boven Digoel mengajukan perbaikan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu Diskualifikasi Calon Terpilih Bandar Lampung

KOMISONER Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Bawaslu Bandar Lampung sudah melaksanakan kewenangannya terkait rekomendasi untuk membatalkannya.

Pemantau Pemilu Terakreditasi Bisa Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

" 99,99% saya yakin akan ditolak oleh MK jika bukan pemantau yang terakreditasi. Sejak 2015 itu sudah diatur dalam Peraturan MK," ujar Fadli

MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada 26 Januari

JURU bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) akan digelar 26 Januari 2021.

Magelang dan Nias Cabut Gugatan Pilkada

DUA daerah pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Nias, Sumatra Utara, mencabut permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan.

MK Sampingkan Sidang Uji Materi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan fokus pada sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia