Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan (PHP) kepala daerah (pilkada) Kota Bandar Lampung Tahun 2020.
Pada perkara No.25/PHP.BUP-XIX/2021 itu, Ketua MK Anwar Usman mengatakan MK telah menerima surat pencabutan atas perkara oleh yakni pasangan calon nomor urut 2 Wali Kota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo. Surat tersebut diterima kepaniteraan pada 8 Januari 2021.
"Berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 10 Februari 2021, pencabutan penarikan kembali perkara nomor 25 beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam sidang putusan dismissal (pemeriksaan perkara) yang dihadiri sembilan hakim konstitusi di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Senin (15/2).
Baca juga : KPK Tambah 19 Pegawai di Deputi Penindakan
Pilkada Kota Bandar Lampung 2020, dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Namun pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota itu sempat diskualifikasi pencalonannya oleh KPU Bandar Lampung atas rekomendasi Bawaslu Bandar Lampung.
Bawaslu Lampung memutus paslon tersebut melakukan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif). Tetapi Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya nomor 1 P/PAP/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang diunggah di Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Rabu (27/1) menyatakan, mengabulkan permohonan Eva Dwiana, dan Deddy Amarullah, sehingga mereka berhak menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. (OL-2)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
SEKRETARIS Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved