Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Gas air mata yang kadaluarsa tidak berbahaya sebab efektifitas gas air mata ikut berkurang.
Kewajiban pesantren untuk berbadan hukum seperti yang diatur dalam regulasi sebelumnya, diperbarui.
Mahasiswa diminta lebih mengedepankan diskusi atau menempuh jalur hukum.
Dengan demikian, payung hukum tersebut tinggal ditandatangani Presiden Jokowi sebagai pengesahan menjadi UU.
Polisi mengingatkan mahasiswa untuk mengenali teman-teman di lapangan jangan sampai disusupi kelompok anarkis
Pengendara roda empat yang terlanjur memasuki jalan tol itu diminta berputar balik oleh petugas kepolisian dan Jasa Marga di KM 8
Penundaan bukan asal-asalan, Presiden melihat masih ada beberapa pasal dari 5 RUU yang membutuhkan pendalaman agar tidak terjadi kerugian pro-kontra antarmasyarakat
RUU harus mendapat persetujuan Presiden dan DPR. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU
Menurut PP Muhammadiyah, defi nisi pesantren dalam RUU tersebut hanya memberi ruang pada model sistem pesantren tradisional dan mu’allimin.
Jokowi berharap DPR mendengarkan aspirasi masyarakat dan menampungnya, karena itu pengesahan 4 RUU sebaiknya dilakukan pada DPR periode berikutnya
Pendidikan pesantren merupakan salah satu fondasi awal memperkuat Indonesia sebagai penganut Islam yang moderat.
Tujuannya jelas, KUHP merupakan acuan utama hukum pidana sehingga harus jelas dan dapat dipahami semua pihak.
PEMERINTAH melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan belum dapat menyetujui dana abadi pesantrean dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren
Dalam raker antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah, semua fraksi kecuali Partai Amanat Nasional, setuju untuk melanjutkan proses legislasi ke pembahasan tingkat II.
DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Revisi KUHP ini disebut untuk merevisi aturan kolonial. Namun, isi aturannya justru lebih kolonial daripada pemerintah kolonial.
Komisioner KPK 2019- 2023 segera menemui Agus Rahardjo dan kolega. Mereka juga akan mendengarkan kerisauan Wadah Pegawai KPK.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan revisi terbatas Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
KOMISI VI DPR memutuskan untuk menerima dan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian ke pembahasan tingkat dua.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang rencananya akan disahkan DPR pada Selasa (17/9) di sidang paripurna sebagai hasil revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved