Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memerbaiki iklim investasi dan daya saing Indonesia.
DPR menampung begitu banyak usulan RUU dari pemerintah maupun DPD. Akibatnya, Prolegnas seperti keranjang sampah karena semua usulan ditampung.
Pimpinan DPR saat ini dinilai ingkar janji lantaran sebelumnya menginginkan penyusunan UU yang tidak terlalu banyak.
Sebanyak 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 Desember 2019.
Merujuk jadwal yang dibagikan Kesekretariatan Jenderal DPR, agenda rapat paripurna akan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.
Selama ini, dalam pembahasan dan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, keluarga korban kerap tidak dilibatkan secara langsung.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyertakan RUU Perlindung-an Tokoh dan Simbol Agama dalam Prolegnas Prioritas 2020.
Lahirnya RUU tersebut berangkat dari beberapa fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir yang melibatkan tokoh-tokoh agama.
RUU yang pada periode sebelumnya sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu terutama carry over periode sebelumnya.
Dia mengatakan sebanyak 55 RUU tersebut berasal dari 30 RUU usulan DPR, 15 RUU dari pemerintah, dan 10 RUU dari DPD.
Dokumen RUU tentang Provinsi Bali lengkap dengan naskah akademiknya diserahkan langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.
Penyederhanaan jumlah RUU harus diimbangi dengan analisis kebutuhan zaman agar RUU yang lahir tidak berakhir di Mahkamah Konstitusi.
Slamet menyebut dua peraturan perundangan itu sangat mendesak untuk diciptakan karena memiliki dampak besar terhadap masyarakat.
Revisi UU KPK telah dicatat ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
PENGGIAT lingkungan menilai muatan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam baik yang diinisiasi pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat (DPR) meresahkan
Yang terpenting, kualitas dari UU tersebut baik dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Menurut dia, fokus kerja DPR ke depan akan mengevaluasi RUU yang belum rampung atau masih terganjal menjadi UU.
DPR telah menyelesaikan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang anggaran, termasuk dua RUU pada masa persidangan ini, yakni RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2018 dan RUU APBN TA 2020.
Sementara itu, dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, kemarin, DPR kembali menyepakati penundaan sejumlah RUU.
Menurutnya, pesantren tidak hanya sebatss lembaga pendidikan saja, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved