RUU Tertunda Jadi Tantangan Anggota Dewan yang Baru

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto menegaskan revisi UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) merupakan solusi untuk menuntaskan semua produk legislasi.

"Bahwa seluruh proses legislasi yang belum selesai di periode ini dapat dilanjutkan dan dibahas kembali oleh DPR periode berikutnya," ujar Totok di Jakarta, Minggu (29/9).

Persetujuan terhadap RUU P3, terang dia, telah diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Selasa (24/9).

Pemerintah dan DPR yang terlibat dalam revisi UU P3 sepakat membuat sistem carry over terhadap RUU yang pembahasannya tidak selesai dalam satu periode. "Perubahan yang terbesar ialah seluruh undang-undang yang dibahas oleh DPR pada periode tertentu bila tidak selesai, bisa dibahas pada periode berikutnya," jelas Totok.

Lebih jauh, terangnya, seluruh produk legislasi yang sudah jalan maupun masih di tengah jalan, termasuk yang sudah hampir selesai, dipastikan masuk di pembahasan periode berikutnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, kemarin, DPR kembali menyepakati penundaan sejumlah RUU. Terdapat lima RUU yang akan dilanjutkan pembahasannya (carry over) ke DPR periode 2019-2024.

Kelima RUU tersebut ialah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU Perkoperasian, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan. "Telah diadakan rapat Bamus antara pimpinan DPR dan seluruh unsur pimpinan fraksi dan komisi terhadap usulan penundaan atau carry over beberapa RUU yang akan kita selesaikan pada periode kita ini," kata Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Menurutnya, penundaan disepakati mengingat adanya protes dari masyarakat yang disampaikan melalui gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. "Dalam Bamus, seluruh fraksi memahami urgensi pengesahan RUU tersebut. Namun, seluruh fraksi juga memahami situasi sehingga menyetujui ditunda pada periode mendatang." (Gol/Uta/P-3)