Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat di berbagai sektor.
Badan Legislasi DPR mengaku belum menerima satu pun draf dari empat RUU yang masuk gerbong omnibus law, termasuk surat perintah presiden.
Total ada 80 undang-undang dan 1.245 pasal terdampak dari pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. Dari 80 UU dan 1.245 pasal yang terdampak, terdapat 11 klaster.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Airlangga hanya memberi sedikit bocoran bahwa pembahasan mengenai upah minimum dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dibicarakan.
PEMERINTAH segera mengirimkan naskah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR.
“Dalam waktu dekat kita submit (kirimkan) ke parlemen. Kita sudah siap sebetulnya,” ujar Airlangga
Fadjroel menyatakan versi draf omnibus law yang beredar di publik dan menuai penolakan bukan versi final dari pemerintah.
DPR siap untuk membahas bersama dengan pemerintah, jangan sampai tidak ada sinergi antara pemerintah dan DPR
Sejauh ini juga belum ada kejelasan undangundang yang bakal dicabut dalam skema omnibus law pada empat RUU.
SERIKAT buruh menyebut pemerintah tidak pernah melibatkan mereka dalam merancang undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ristadi berharap dialog antara pemerintah dan rakyat bisa terjalin terkait RUU Omnibus Law tersebut,
Melki, sapaan akrab Melkiades, mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law akan membutuhkan masukan dari semua kalangan,
Pemerintah dan DPR terus berkonsultasi untuk memuluskan proses pembahasan RUU Omnibus Law yang menjadi inisiatif pemerintah.
UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas, lanjut Elen, merupakan rekomendasi dari KPK.
Sejak awal pengguliran omnibus law terkesan terburu-buru untuk bisa diselesaikan ketika sudah masuk ke DPR.
Sebanyak 6 fraksi menyatakan bulat mendukung dan tiga fraksi setuju dengan memberikan catatan yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai NasDem.
Upaya yang dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law itu harus memberi perlindungan kesejahteraan kepada pekerja di Indonesia.
Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memerbaiki iklim investasi dan daya saing Indonesia.
DPR menampung begitu banyak usulan RUU dari pemerintah maupun DPD. Akibatnya, Prolegnas seperti keranjang sampah karena semua usulan ditampung.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved