Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan Pemerintah secepatnya akan melakukan sosialisasi mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja.
"RUU Cipta Kerja kan sudah dimasukan ke DPR dan tentunya akan berproses. pemerintah sendiri akan melakukan sosialisasi ke 46 titik di seluruh Indonesia," kata Airlangga, saat ditemui di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat, (14/2).
Namun demikian, Airlangga tak merinci dengan jelas kapan sosialisasi tersebut akan dilakukan.
Ia hanya mempersilahkan publik untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan bila dirasa ada yang kurang di dalam RUU tersebut.
"Dalam proses di DPR tersebut, tentu kami harapkan partisipasi publik dan juga masukan itu bisa dilaksanakan," ucapnya.
Ia menegaskan, kedepannya RUU ini bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.
"Tentunya menghadapi persaingan global. Bahkan sebagian besar baik itu lembaga-lembaga dunia maupun pemerintah negara lain mengatakan Indonesia diantara negara lain sudah masuk dalam track yang benar," tukasnya. (OL-2)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved