Pemerintah dan DPR Samakan Persepsi

KETUA DPR Puan Maharani mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan untuk berdialog dan menyamakan persepsi soal omnibus law.

"Jadi, hari ini Pak Menko Perekonomian Airlangga datang menemui pimpinan DPR untuk menyamakan persepsi terkait pembahasan omnibus law yang nantinya diserahkan pemerintah ke DPR," jelas Puan di Jakarta, kemarin.

Menurut Puan, DPR saat ini masih menunggu draf dari pemerintah. Pertemuan itu diharapkan dapat mempercepat finalisasi draf omnibus law oleh pemerintah.

"Saya mendengar bahwa tadi dilaporkan oleh Pak Airlangga, kemarin sudah dilakukan rapat terbatas untuk membahas soal ini. Sepertinya draf itu sudah masuk kata final. Namun, tentu saja masih perlu ada sedikit perbaikan untuk memperkuat hal-hal yang menjadi substansi yang mendasar," ujar Puan.

Puan mengatakan tak ada target yang diberikan DPR kepada pemerintah, kapan draf omnibus law harus diserahkan. Namun, ia berharap draf segera diserahkan agar pembahasan dapat segera dimulai.

Airlangga mengatakan pertemuan dengan Ketua DPR agar pemerintah mendapat informasi soal mekanisme pembahasan omnibus law setelah draf diserahkan ke DPR.

"Saya menyampaikan kepada Ibu Ketua DPR sebagai konsultasi bahwa drafnya sudah selesai. Maka, kita bahas mengenai langkah-langkah selanjutnya dan mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Jadi, kita samakan persepsi tersebut sehingga proses selanjutnya berjalan lancar," tukas Airlangga.

Segera teken

Presiden Joko Widodo memastikan draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja tengah dalam proses penyempurnaan. Surat presiden (surpres) akan segera diteken untuk selanjutnya diserahkan ke DPR agar mulai dibahas.

"Omnibus law tentang perpajakan sudah saya tanda tangani. Untuk yang cipta lapangan kerja masih menunggu penyempurnaan. Secepatnya. Begitu sampai di meja saya, saya tanda tangani," ungkap Jokowi di Cimahi, Jawa Barat, kemarin.

Pemerintah merancang omnibus law untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang-tindih dan tidak efisien. Presiden saat menghadiri penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (28/1), menyatakan Indonesia mengalami hiperregulasi atau obesitas regulasi.

Banyaknya aturan menyebabkan pemerintah terjerat oleh regulasi yang dibuat sendiri. Karena itu, kata Presiden, pemerintah berusaha memangkas jumlah regulasi melalui omnibus law dengan menyederhanakan berbagai UU dan peraturan. "Dengan begitu, kita memiliki kecepatan dalam bertindak untuk merespons perubahan dunia yang begitu cepat."

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemerintah optimistis memenuhi target penyelesaian omnibus law dalam 100 hari. Namun, yang perlu ditekankan ialah kualitas penyelesaian akhir.

"Hal yang penting bagi NasDem ialah kualitasnya. Itu jauh lebih penting dari semuanya," tutur Surya dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan ketua umum dan para fungsionaris PKS. (Dhk/Ins/P-3)