Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto menutup rapat-rapat isi dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dijanjikannya akan disampakan ke DPR pekan depan.
Ia tidak banyak memberi kisi-kisi mengenai apa saja pasal krusial yang akan menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR.
"Minggu depan akan kita serahkan ke DPR. Pada saat diserahkan ke DPR itu sudah menjadi dokumen publik," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2).
Airlangga hanya memberi sedikit bocoran bahwa pembahasan mengenai upah minimum dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dibicarakan.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pemerintah akan memasukkan insentif pengurangan pajak vokasi ke dalam 1 dari 11 cluster yang ada dalam paket Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Aturan ini diharapkan dapat mendorong dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan SDM berkualitas.
"RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dilakukan untuk memberi kepastian pada pengusaha dan juga buruh. Pemerintah ingin lingkungan investasi pun terjaga dengan baik sehingga jangan disebut Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha tanpa perhatikan pekerja," jelasnya.
Pembahasan mengenai RUU Omnibus Law telah bergeser tiga pekan sejak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya siap mengacungkan dua jempol kepada DPR apabila bisa menuntaskan pembahasan RUU ini dalam 100 hari. Tapi ternyata draft RUU yang telah ditunggu-tunggu DPR hingga pekan ini belum juga sampai ke DPR. (Uta)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved