Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural dalam menghubungkan likuiditas dengan produksi dan investasi produktif.
Di tengah likuiditas perbankan yang longgar, suku bunga riil yang relatif kompetitif, serta arus modal yang terus masuk, perekonomian nasional justru bergerak lamban. Investasi produktif tak kunjung melonjak, kapasitas industri stagnan, dan penciptaan nilai tambah domestik berjalan tertatih. Paradoks inilah yang menandai problem struktural ekonomi Indonesia hari ini. Likuiditas melimpah, tetapi ekonomi mandek.
Fenomena ini sering disalahpahami sebagai akibat regulasi yang mengekang pasar. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, problem utamanya bukan terletak pada derajat pengaturan, melainkan pada absennya arah pembangunan ekonomi yang konsisten dan terkoordinasi.
Data perbankan menunjukkan kelebihan likuiditas bukan fenomena baru. Dana pihak ketiga tumbuh, kredit tersedia, dan instrumen keuangan semakin beragam. Namun, dana tersebut lebih banyak berputar di sektor keuangan, properti, dan instrumen berisiko rendah, alih-alih mengalir ke sektor produktif yang mampu memperluas basis industri dan menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Masalahnya bukan karena pasar terlalu diatur. Sebaliknya, pasar Indonesia sudah sedemikian liberal. Hambatan utama justru terletak pada kegagalan negara membangun pasar itu sendiri. Mulai dari menciptakan struktur insentif yang mendorong investasi jangka menengah, memperluas rantai nilai domestik, dan sampai memastikan akumulasi modal bergerak ke sektor yang meningkatkan produktivitas nasional.
Selama dua dekade terakhir, liberalisasi menjadi resep utama. Hambatan investasi dipangkas, modal asing dipermudah masuk, dan peran negara dipersempit atas nama efisiensi. Namun liberalisasi ini tidak diikuti dengan pembangunan arsitektur pasar yang memadai.
Negara membuka pintu, tetapi tidak menyiapkan lantai tempat investasi berpijak. Akibatnya, keputusan investasi menjadi sangat oportunistik dan berorientasi jangka pendek. Dalam kondisi ini, pasar tidak pernah benar-benar terbentuk sebagai mekanisme alokasi yang menopang pembangunan nasional.
Likuiditas yang tidak diarahkan akan mencari keuntungan paling aman dan paling cepat. Inilah yang terjadi ketika negara absen dalam menetapkan horizon keuntungan jangka menengah, yakni kerangka waktu yang memberikan kepastian bagi investor untuk masuk ke sektor manufaktur, teknologi, dan industri berbasis nilai tambah.
Tanpa arah strategis, akumulasi modal terfragmentasi dalam aktivitas spekulatif, konsumtif, dan ekstraktif. Perekonomian memang tumbuh, tetapi pertumbuhan itu dangkal. Tidak menciptakan basis produksi yang kuat, tidak meningkatkan kualitas tenaga kerja secara signifikan, dan tidak memperkuat kedaulatan ekonomi dalam jangka panjang.
Ketika risiko kebijakan dan ketidakpastian arah pembangunan lebih dominan dibanding potensi keuntungan jangka menengah, bahkan suku bunga rendah dan insentif fiskal tidak cukup mendorong investasi produktif. Likuiditas akhirnya bersifat pasif. Tersedia, tetapi enggan bekerja.
Di banyak negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan, negara berperan aktif sebagai market shaper. Membentuk pasar, mengoordinasikan aktor ekonomi, dan menanggung risiko awal investasi. Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya.
Negara hadir sebagai regulator prosedural, tetapi absen sebagai aktor strategis. Tanpa fungsi ini, sektor swasta tidak memiliki jangkar permintaan yang jelas. Negara gagal mengoordinasikan ekspektasi melalui belanja publik, pengadaan strategis, dan peta industri jangka menengah. Dalam kondisi ini, menahan investasi bukan sikap pesimistis, melainkan keputusan ekonomi yang rasional.
Kebijakan industri terfragmentasi, insentif fiskal tidak terintegrasi dengan agenda produktivitas, dan kebijakan moneter berjalan sendiri tanpa jangkar transformasi struktural. Dalam situasi ini, wajar jika likuiditas tidak pernah berubah menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan.
Masalah ekonomi Indonesia hari ini bukan pasar yang terlalu diatur, karena memang sudah sedemikian liberal. Persoalannya adalah negara gagal membangun pasar dan mengarahkan akumulasi agar terus menggerakkan perekonomian nasional menjadi lebih produktif dan inklusif.
Selama negara tidak mengambil kembali fungsi strategisnya, dalam menetapkan arah, membentuk struktur insentif dan memastikan modal bekerja untuk tujuan pembangunan, paradoks ini akan terus berulang.
Tanpa koreksi peran negara, likuiditas hanya berfungsi sebagai bantalan stabilitas jangka pendek. Bukan mesin transformasi ekonomi. Likuiditas akan tetap melimpah, tetapi ekonomi akan terus mandek. Tanpa koreksi struktural, pertumbuhan hanya akan menjadi angka, bukan kemajuan.
Pertumbuhan kredit pada November 2025 secara year-on-year mencapai 7,74%. Kualitas kredit juga terjaga dengan NPL gross 2,21%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani berbagai hambatan investasi melalui sidang kedua debottlenecking.
Harga emas Antam hari ini Senin (26/1) cetak rekor ATH di Rp2.917.000 per gram. Simak prediksi harga emas Selasa 27 Januari 2026 dan rincian buyback.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan data penutupan pasar spot dunia pada Jumat (23/1), harga emas global (XAU/USD) ditutup menguat signifikan di kisaran USD4.987 per troy ons.
Dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren, prinsip ini adalah kerangka kerja paling efektif untuk membagi pos pengeluaran.
Memahami dinamika harga emas tidak hanya sekadar melihat grafik harian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved