OJK: Penarikan SAL Rp75 Triliun dari Bank Himbara tak Berdampak Signifikan pada Likuiditas Perbankan

OTORITAS Jasa Keuangan  (OJK) menilai penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp75 triliun dari bank pemerintah (Himbara) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap likuiditas perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut hingga November 2025 kinerja perbankan masih tumbuh positif.

Ia memaparkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 secara year-on-year mencapai 7,74%. Kualitas kredit juga terjaga dengan NPL gross 2,21%.

Aspek likuiditas perbankan secara umum, lanjutnya, juga dinilai masih cukup ample dengan liquidity coverage ratio sebesar 210,38% dan loan-to-deposit ratio (LDR) sebesar 83,99%.

Baca juga : Nofa Hermawati Pimpin OJK Tasikmalaya, Tingkatkan Perekonomian di Priangan Timur

Kinerja positif tersebut turut didukung dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 12,03% year-on-year pada November 2025. Capaian itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 11,48% year-on-year.

“Hal tersebut tentu menandakan bahwa perbankan itu memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit ke depannya. Penarikan dana SAL sebesar Rp75 triliun dari bank Himbara, kami menilainya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap likuiditas bank,” kata Dian dalam konferensi pers RDK Bulanan Desember 2025 secara daring, Jumat (9/1).

“Karena sampai dengan 6 Januari 2026, likuiditas perbankan dinilai memadai. Liquidity coverage rasio seluruh bank Himbara yang menerima SAL itu berada di atas ketentuan sebesar 100% dengan rasio LDR yang masih terjaga,” imbuhnya.

Baca juga : Masalah Struktural Indonesia: Likuiditas Melimpah, Ekonomi Mandek

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan. Menurutnya, dana Rp75 triliun itu dimasukkan lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah pusat dan daerah.

“Jadi tadinya di bank, saya tarik, belanjakan lagi, tapi yang 200 tetap di sana (perbankan). Jadi dampak dari itu masih ada di sistem. Ditarik Rp75 triliun, saya masukkan lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah, daerah, dan pusat. Jadi ke ekonomi dampaknya mungkin lebih positif,” papar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12).

Menkeu menyebut dampak kebijakan injeksi dana di sistem perbankan ternyata tidak seoptimal yang ia estimasi sebelumnya. Harusnya dengan itu, kata Purbaya, ekonomi bisa lari lebih cepat.

“Karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi satu bulan terakhir sudah amat baik,” katanya.

Dengan sinkronnya kebijakan pemerintah dan bank sentral, lanjut Purbaya, uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. “Jadi gak usah takut ekonomi kita akan melambat,” ujarnya.

“Uang kita tuh masih banyak. Akhir tahun ini Rp390 triliun, Rp200 triliun di sana (perbankan), sebagian di bank sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari. Dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya. Saya nggak usah harus mindahin lagi lebih besar,” paparnya.

Sebelumnya, menteri keuangan menempatkan dana Rp276 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD). Masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun. (H-2)